TRIBUNMATARAMAN.COM - Pemkab Nganjuk berharap sebelum Bendungan Semantok diresmikian sekitar bulan November 2022, sudah ada MOU Pengelolaan dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas.

Sehingga, apabila Bendungan Semantok resmi dioperasikan maka sudah jelas skema pengelolaan dan pemanfaatan antara Pemkab Nganjuk dengan BBWS Brantas.

Sekretartis Daerah (Sekda) Kabupaten Nganjuk, M Yasin mengatakan, Pemkab Nganjuk sudah berkirim surat ke BBWS terkait MOU pengelolaan dan pemanfaatan Bendungan Semantok.

Tinggal sekarang ini dilakukan pembahasan bersama terkait MOU pengelolaan dan pemanfaatan Bendungan Semantok dalam mewujudkan manfaat Bendungan Semantok.

"Apalagi Komisi 5 DPR RI juga telah mengarahkan seperti itu dan mendorong segera ada MOU antara Pemkab Nganjuk bersama BBWS dalam pemanfaatan Bendungan Semantok. Dan itu merupakan tujuan bersama dalam rangka mensejahterakan rakyat," kata M Yasin di tengah mendampingi Kunjungan Kerja Komisi 5 DPRRI Ke Bendungan Semantok Nganjuk, Kamis (15/9/2022).

Sementara Pimpinan Kunker Komisi 5 DPR RI ke Bendungan Semantok, Roberth Rouw mengatakan, Komisi 5 DPR RI melakukan kunjungan spesifik ke Bendungan Semantok dalam rangka melihat salah satu proseyek nasional dari proyek 201 proyek nasional yang dikerjakan Pemerintah.

Apalagi Bendungan Semantok di Nganjuk tersebut dipastikan akan sangat bermanfaat besar bagi masyarakat. Dimana dengan hadirnya proyek Bendungan Semantok akan ada multiefek tinggi.

"Mulai dari pengendalian banjir sebagai solusi terbaik, solusi bantu petani atasi kekeringan, sebagai tempat wisata, dan bangkitkan perekonomian masyarakat Nganjuk terutama UKM bisa berpartisipasi di Bendungan Semantok," kata Robert Rouw.

Komisi 5 DPR RI meminta Pemkab Nganjuk bersama pengelola BBWS Brantas bisa mengelola Bendungan Semantok dengan baik. Semua areal dan fasilitas yang ada di Bendungan Semantok bisa dimanfaatkan dengan maksimal untuk masyarakat. Daerah wisata harus juga dipetakan dengan baik karena ada lokasi yang tidak boleh dimasuki masyarakat karena berbahaya sehingga harus dijaga betul.

Dis amping itu, ke depan manfaat pertama dalam pengairan persawahan harus ditingkatkan luasan jangkauannya.

Artinya, jangakaun pengarian air tidak hanya seluas 1900 hektar saja, tetapi bisa lebih luas lagi. Soal pengairan area persawahan di situ, Pemda Nganjuk bisa mengambil alih saluran sekunder dan tersier sehingga masyarkat bisa memanfaatkan air waduk dengan maksimal.

"Dan kamipun berharap sebelum tahun 2022 habis, Bendungan Semantok sudah harus bisa diresmikan oleh Presiden RI. Dan kami optimis itu bisa dilaksanakan bila melihat progres pembangunan Bendungan beserta fasilitas pendukung yang sudah hampir 100 persen," tandas Roberth Rouw.

Sedangkan Direktur Bendungan dan Danau Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR, Airlangga Mardjono mengatakan, Bendungan Semantok sudah mulai diisi sekitar bulan juli lalu. Dan saat ini proses pengisian air di Bendungan Semantok terus berjalan dan diperkirakan terisi penuh pada bulan Maret 2023.

"Kemungkinan apabila diresmikan pada bulan November maka air di Bendungan Semantok telah mencapai 80 persen," kata Airlangga Mardjono.

Memang, diakui Airlangga, saat ini Pembangunan Bendungan Semantok masih terus dikerjakan. Namun pengerjaan tersebut hanya pada proses finishing untuk berbagai fasilitas pendukung Bendungan. Ini dikarenakan untuk pembangunan Bendungan Semantok sendiri sebenarnya sudah selesai.

"Dan kami optimis, saat diremikan nanti Bendungan Semantok sudah rampung semuanya atau 100 persen selesai," tutur Airlangga Mardjono.

(Achmad Amru Muiz/tribunmataraman.com)