Alokasi Dana Desa Diusulkan Naik Jadi 13 Persen, Bupati Tulungagung Janjikan Bertahap

Sebab dengan alokasi hanya 10 persen, ADD habis untuk Siltap dan biaya operasional saja, sementara tidak ada alokasi untuk lembaga kemasyarakatan desa lainnya.

Sementara Dana Desa (DD) dari pemerintah pusat, penggunaannya juga sudah diintervensi.

“Misalnya, wajib dialokasikan 20 persen untuk ketahanan pangan. Jadi DD itu sudah ditata penggunaannya, tidak leluasa,” papar Anang.

Ia mencontohkan, banyak desa di wilayah pegunungan yang Pendapatan Asli Desa sangat kecil, sehingga dana operasional Pemdes sangat terbatas.

Sementara DD diatur dengan ketat, dengan plot-plot yang sudah ditentukan.

Nanang mengungkapkan, sebelum Pilkada 2024, APDESI pernah menggelar Focus Group Disscusin (FDG) dengan melibatkan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), serta ahli hukum tata negara.

Saat itu disimpulkan, kenaikan ADD sangat tergantung dari komitmen kepala daerah.

“Apalagi bupati terpilih menjanjikan kenaikan tunjangan RT, RW dan  BPD. Tanpa menaikkan ADD tidak mungkin,” pungkasnya.

Baca juga: Prediksi Susunan Pemain Arsenal vs Leeds United di EPL 2025 Live SCTV, Gyokeres Main

Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo, mengatakan usulan PPDI itu akan disikapi, namun pihaknya akan anggaran.

Sebab menurutnya, anggaran sangat terbatas, sehingga kenaikan alokasi ADD akan dilakukan secara bertahap.

Bupati mengaku akan mempertimbangkan keseimbangan.

“Kalau anggarannya ada pasti kita kasih. Tetap akan dinaikkan, tapi persentasenya belum ditentukan,” ujarnya.

(David Yohanes/TribunMataraman.com)

Editor : Sri Wahyunik