Fraksi NasDem Soroti Penurunan Pajak Daerah dan Belanja Sosial dalam Raperda Perubahan APBD 2025

TRIBUNMATARAMAN.COM | KEDIRI - Fraksi Partai NasDem DPRD Kabupaten Kediri memberi sejumlah catatan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

Dalam rapat paripurna yang digelar Rabu (2/7/2025), Fraksi NasDem menyoroti beberapa hal, mulai dari sisi pendapatan daerah hingga kebijakan belanja yang dianggap tidak selaras dengan kebutuhan masyarakat.

Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Kediri, Luthfi Mahmudiono menegaskan pentingnya transparansi pemerintah daerah dalam menyampaikan sumber kenaikan target pendapatan sebesar Rp 48 miliar atau 1,47 persen dari anggaran sebelumnya. 

"Kami ingin tahu secara rinci dari mana saja sumber kenaikan ini, agar publik juga paham dan tidak terjadi asumsi liar di lapangan," kata Luthfi saat dikonfirmasi, Kamis (3/7/2025).

Luthfi juga mempertanyakan langkah pemerintah yang justru menurunkan target pendapatan dari sektor pajak daerah sebesar Rp 6,9 miliar. Padahal, sektor ini selama ini menjadi salah satu andalan pemasukan daerah. 

"Pajak apa saja yang diturunkan targetnya? Ini perlu dijelaskan dengan gamblang," tegasnya.

Fraksi NasDem juga mengkritisi penurunan tajam pada komponen Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah, dari Rp 275 miliar menjadi Rp 179 miliar.

Penurunan ini dinilai mengganggu proyeksi fiskal daerah dan harus dijelaskan penyebabnya secara objektif.

Di sisi belanja, Fraksi NasDem mencatat adanya penambahan anggaran sebesar Rp 85 miliar atau 2,48 persen.

Namun, menurut Luthfi, arah penggunaan tambahan belanja ini harus diarahkan pada sektor-sektor krusial, seperti mitigasi bencana dan penyediaan air bersih. 

"Wilayah lereng Kelud dan Wilis beberapa waktu lalu mengalami bencana banjir dan tanah longsor. Ini seharusnya jadi perhatian utama," ucapnya.

Dia juga menyoroti kondisi darurat air bersih di sejumlah daerah, terutama di Kecamatan Ngancar dan Desa Plosolor, Kecamatan Plosoklaten, yang mengalami pencemaran sumur.

Fraksi NasDem mendorong penambahan penyertaan modal bagi PDAM agar bisa memperluas jangkauan pelayanan dan memenuhi kebutuhan air bersih warga terdampak.

Salah satu poin lainnya adalah penambahan anggaran sebesar Rp 1,7 miliar dalam unsur pendukung urusan pemerintahan.

Fraksi NasDem mempertanyakan urgensi anggaran ini, mengingat Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 mengamanatkan efisiensi belanja yang tidak menghasilkan output terukur.

"Kenapa Belanja Bantuan Sosial justru dikurangi sebesar Rp 1,9 miliar? Ini bisa berdampak pada percepatan pengentasan kemiskinan dan memicu ketidakpuasan publik terhadap kinerja pemerintah daerah," ucap Luthfi.

Tak kalah penting, Fraksi NasDem juga menyoroti progres pembangunan Stadion Gelora Daha Jayati. Mereka meminta transparansi soal besaran anggaran dalam perubahan APBD tahun ini dan total kebutuhan anggaran hingga stadion benar-benar bisa digunakan. 

"Kami ingin agar anggaran stadion tidak dibebankan dalam satu tahun anggaran saja. Harus bertahap dan proporsional," ungkapnya.

Sebagai penutup, Fraksi NasDem berharap pemerintah daerah dapat memperhatikan seluruh masukan dan pertanyaan yang disampaikan demi penyempurnaan penyusunan Raperda Perubahan APBD 2025. 

"Kami mendukung pembangunan daerah, tapi dengan pendekatan yang berpihak pada kebutuhan nyata masyarakat," tutup Luthfi Mahmudiono.

Sementara itu, menanggapi soal progres pembangunan stadion yang berlokasi di Tarokan itu, Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana menegaskan bahwa pada tahun 2027 akan selesai.

"Saya pastikan tahun 2027 stadion akan selesai dibangun dan 2028 bisa digunakan," ucap Mas Dhito, Kamis (3/7/2025).

(isya anshori/tribunmataraman.com)

editor: eben haezer