Fraksi NasDem Soroti Penurunan Pajak Daerah dan Belanja Sosial dalam Raperda Perubahan APBD 2025

TRIBUNMATARAMAN.COM | KEDIRI - Fraksi Partai NasDem DPRD Kabupaten Kediri memberi sejumlah catatan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

Dalam rapat paripurna yang digelar Rabu (2/7/2025), Fraksi NasDem menyoroti beberapa hal, mulai dari sisi pendapatan daerah hingga kebijakan belanja yang dianggap tidak selaras dengan kebutuhan masyarakat.

Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Kediri, Luthfi Mahmudiono menegaskan pentingnya transparansi pemerintah daerah dalam menyampaikan sumber kenaikan target pendapatan sebesar Rp 48 miliar atau 1,47 persen dari anggaran sebelumnya. 

"Kami ingin tahu secara rinci dari mana saja sumber kenaikan ini, agar publik juga paham dan tidak terjadi asumsi liar di lapangan," kata Luthfi saat dikonfirmasi, Kamis (3/7/2025).

Luthfi juga mempertanyakan langkah pemerintah yang justru menurunkan target pendapatan dari sektor pajak daerah sebesar Rp 6,9 miliar. Padahal, sektor ini selama ini menjadi salah satu andalan pemasukan daerah. 

"Pajak apa saja yang diturunkan targetnya? Ini perlu dijelaskan dengan gamblang," tegasnya.

Fraksi NasDem juga mengkritisi penurunan tajam pada komponen Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah, dari Rp 275 miliar menjadi Rp 179 miliar.

Penurunan ini dinilai mengganggu proyeksi fiskal daerah dan harus dijelaskan penyebabnya secara objektif.

Di sisi belanja, Fraksi NasDem mencatat adanya penambahan anggaran sebesar Rp 85 miliar atau 2,48 persen.

Namun, menurut Luthfi, arah penggunaan tambahan belanja ini harus diarahkan pada sektor-sektor krusial, seperti mitigasi bencana dan penyediaan air bersih. 

"Wilayah lereng Kelud dan Wilis beberapa waktu lalu mengalami bencana banjir dan tanah longsor. Ini seharusnya jadi perhatian utama," ucapnya.

Dia juga menyoroti kondisi darurat air bersih di sejumlah daerah, terutama di Kecamatan Ngancar dan Desa Plosolor, Kecamatan Plosoklaten, yang mengalami pencemaran sumur.

Fraksi NasDem mendorong penambahan penyertaan modal bagi PDAM agar bisa memperluas jangkauan pelayanan dan memenuhi kebutuhan air bersih warga terdampak.

Salah satu poin lainnya adalah penambahan anggaran sebesar Rp 1,7 miliar dalam unsur pendukung urusan pemerintahan.

Fraksi NasDem mempertanyakan urgensi anggaran ini, mengingat Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 mengamanatkan efisiensi belanja yang tidak menghasilkan output terukur.