Komisi D DPRD Jawa Timur Kunjungi Tulungagung Untuk Bantu Infrastruktur

TRIBUNMATARAMAN.COM | TULUNGAGUNG - Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur melakukan kunjungan kerja di ke Pemkab Tulungagung, Selasa (10/6/2025).

Kunjungan ini untuk membahas pembangunan infrastruktur di Kabupaten Tulungagung, utamanya yang terkait kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Menurut Wakil Ketua Komisi D DPRD Jatim, Ahmad Tamim, pihaknya ingin membangun sinergi dan kolaborasi dengan para kepala daerah di Jawa Timur.

“Ini kunjungan ke-5, sebelumnya kami ke Ngawi. Ada banyak hal terkait dengan pembangunan infrastruktur,” ujarnya.

Lanjutnya, selain membahas pembangunan infrastruktur, kunjungan ini juga penting untuk menentukan prioritas pembangunan.

Bukan sekadar catatan program-program, namun juga pelaksanaan dan realisasi.

Infrastruktur Kabupaten Tulungagung yang diperhatikan adalah masalah sumber daya air, secara spesifik sistem irigasi.

“Tulungagung sudah punya irigasi primer Lodagung (Lodoyo Tulungagung). Maka saluran sekunder jadi tanggung jawab provinsi dan kabupaten,” sambung Tamim.

Dengan pembangunan infrastruktur irigasi, produksi pertanian di Tulungagung bisa lebih dimaksimalkan lagi.

Muaranya Tulungagung bisa menjadi salah satu pusat ketahanan pangan Jawa Timur.

Sementara untuk infrastruktur jalan, diakui Tamim ada perbedaan signifikan dengan Ngawi yang kemantapan jalannya mencapai 97 persen.

“Tapi Ngawi 5 tahun terakhir mereka juga fokus di infrastruktur. Jadi Tulungagung harus berjalan, dengan kolaborasi antar OPD,” jelasnya.

Ada 2 ruas jalan provinsi di wilayah Kabupaten Tulungagung, yaitu Ngantru-Blitar dan Bandung-Watulimo Trenggalek.

Untuk ruas Ngantru ke perbatasan Blitar, dari sekitar 9 km masih kurang sekitar 1,3 km yang belum diperbaiki.

Seluruh ruas jalan ini akan tuntas segera, tidak sampai di akhir tahun 2025.

Wakil Bupati Tulungagung, Ahmad Baharudin, mengaku menyampaikan semua keluhan masyarakat ke Komisi D DPRD Jawa Timur.

Materi yang disampaikan mulai dari irigasi, saluran pengering jalan (drainase), rumah tidak layak huni, air bersih dan kekeringan, serta jalan.

Harapannya akan ada bantuan dari provinsi, sehingga semua keluhan itu segera teratasi.

“Kalau andalkan anggaran kabupaten saja tidak bisa selesaikan dengan cepat. Misalnya, kemantapan jalan kita saat ini di angka 74 persen,” ujar Baharudin.

(David Yohanes/tribunmataraman.com)

editor: eben haezer