Pemkab Kediri Siapkan Lahan 13 Hektare untuk Program Sekolah Rakyat

TRIBUNMATARAMAN.COM | KEDIRI - Pemerintah Kabupaten Kediri menyiapkan lahan seluas 13,9 hektare untuk pembangunan Sekolah Rakyat (SR) di Desa Plosokidul, Kecamatan Plosoklaten.

Proyek pendidikan ini dipastikan masuk dalam klaster prioritas nasional dan mendapat dukungan penuh dari pemerintah pusat.

Bupati Kediri, Hanindhito Himawan Pramana alias Mas Dhito menyebut, lahan tersebut merupakan aset milik Pemkab Kediri yang telah ditetapkan sebagai lokasi pembangunan SR.

Saat ini, proses peninjauan dari Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Timur bersama Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri telah dilakukan.

"Lokasi di Plosokidul ini sangat representatif karena jauh dari hiruk pikuk kota dan cocok untuk konsep sekolah berasrama. Lahan sudah siap, tinggal menunggu proses pembangunan," kata Mas Dhito, Jumat (9/5/2025).

Mas Dhito juga memastikan, pembangunan Sekolah Rakyat akan dipercepat agar bisa dimanfaatkan mulai tahun ajaran baru 2026 nanti.

SR ditujukan bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu yang selama ini sulit mengakses pendidikan layak.

"Ini bukan sekadar sekolah, tapi investasi untuk masa depan anak-anak kita yang berasal dari keluarga miskin. Harapannya, mereka bisa keluar dari lingkaran kemiskinan dan punya kesempatan hidup lebih baik," tegasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kediri, Erfin Fatoni menjelaskan bahwa dari total lahan 13,9 hektare, sekitar 7,6 hektare akan digunakan khusus untuk pembangunan gedung dan fasilitas penunjang SR.

"Fasilitasnya lengkap. Tidak hanya ruang kelas dan asrama, tapi juga sarana olahraga seperti lapangan sepak bola dan jogging track. Anak-anak tidak hanya belajar secara akademis, tapi juga tumbuh secara fisik dan mental,” terang Erfin.

Erfin menambahkan, SR ini ditujukan khusus untuk anak-anak dari keluarga miskin yang benar-benar tidak memiliki alternatif pendidikan lain. Bantuan penuh akan diberikan, termasuk subsidi pendidikan senilai Rp 48 juta per anak per tahun dari pemerintah.

Saat ini, sebanyak 100 anak telah diseleksi dan mulai menjalani kegiatan pendidikan sementara di SKB Tarokan, sambil menunggu bangunan SR selesai dibangun.

Adapun anggaran fisik pembangunan Sekolah Rakyat berasal dari Kementerian PUPR, sementara pembiayaan operasional dan siswa didukung langsung oleh pemerintah pusat.

"Dengan lahan sudah siap dan dukungan pusat yang kuat, kami optimistis Sekolah Rakyat di Kediri akan menjadi percontohan nasional," pungkas Mas Dhito.

(isya anshori/tribunmataraman.com)

editor: eben haezer