Jumat, 24 April 2026

Berita Terbaru Kabupaten Tulungagung

Pemkab Tulungagung Akan Anggarkan Rp 7,5 Miliar untuk Perbaikan Jembatan Junjung

Pemkab Tulungagung akan menganggarkan Rp 7,5 miliar untuk perbaikan jembatan Junjung di kecamatan Sumbergempol yang rusak diterjang banjir

Penulis: David Yohanes | Editor: eben haezer
dok. pemcam sumbergempol
MENUTUP JEMBATAN - Warga dan aparat terkait menutup ujung Jembatan Junjung di Desa Junjung, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur agar tidak dilewati warga, Selasa (22/4/2025). Jembatan sebelumnya patah dan nyaris jatuh ke sungai sejak 16 Desember 2024, namun tetap dilewati para pemotor. 

TRIBUNMATARAMAN.COM | TULUNGAGUNG -  Jembatan Junjung di Kecamatan Sumbergempol Tulungagung yang rusak diterjang material banjir dari Kecamatan Kalidawir pada 16 Desember 2024 gagal dibiayai Belanja Tak Terduga (BTT) Pemprov Jatim.

Jembatan utama penghubung Desa Junjung dan Desa Wajak Kidul, Kecamatan Boyolangu ini akhirnya akan diperbaiki dengan anggaran Pemkab Tulungagung sendiri.

Di tengah efisiensi anggaran, Pemkab mengalokasikan Rp 7,5 miliar untuk membangun jembatan baru di lokasi yang sama.

Baca juga: Abaikan Bahaya, Warga Masih Melintas di Jembatan Junjung Tulungagung yang Nyaris Runtuh ke Sungai

"Sebenarnya sudah kami ajukan ulang untuk mendapat BTT Provinsi, tapi sepertinya belum mendapat lampu hijau. Pak Bupati akhirnya minta dianggarkan sendiri," ungkap Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Tulungagung, Dwi Hari Subagyo.

Namun karena waktunya dianggap sudah terlalu mepet, proses pembangunan akan dilakukan di tahun 2026.

Dwi Hari menjelaskan, butuh proses perencanaan selama 1 bulan.

Setelah detail konstruksi dan biaya diketahui, harus dilakukan lelang untuk mencari kontraktor yang akan mengerjakan proyek.

"Proses lelang ini maksimal berjalan 3 bulan. Jadi ditambah perencanaan butuh waktu 4 bulan," jelasnya.

Sementara untuk proses konstruksi diperkirakan memakan waktu selama 8 bulan.

Jika dipaksakan lelang tahun ini, maka proses pengerjaan tidak akan selesai dan  akan lompat di tahun2026.

Kondisi ini dikhawatirkan akan menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Dengan situasi saat ini, menurut Dwi Hari, yang paling memungkinkan adalah menganggarkan untuk perencanaan.

Termasuk melakukan pengujian sondir untuk menguji daya dukung tanah, dan menentukan konstruksi yang tepat.

"Waktu 1 bulan ini dimaksimalkan untuk proses perencanaan. Setelah tahu detail biayanya, nanti tinggal kita lelang," katanya.

Proses lelang bisa dilakukan di akhir 2025 atau lelang dini di awal 2026.

Halaman 1/2
Rekomendasi untuk Anda

Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved