LIPSUS - Ketar-ketir Pengusaha Hotel dengan Kebijakan Efisiensi Anggaran

TRIBUNMATARAMAN.COM I BLITAR - Meski belum terasa sekarang, para pengusaha hotel mengaku ketar-ketir dengan kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Mereka khawatir kebijakan pemerintah pusat itu akan berpengaruh terhadap pendapat para pelaku usaha hotel, karena ada pembatasan beberapa kegiatan terutama perjalanan dinas dan acara seremonial di daerah.

"Pastinya, walaupun juknis belum turun, kami (pelaku usaha hotel) sudah ketar-ketir (dengan kebijakan efisiensi anggaran). Otomatis kebijakan itu akan mempengaruhi, bukan hanya okupansi tapi juga event-event pemerintah di hotel," kata Manajer Operasional Hotel Grand Mansion, Altin Toreh yang akrab disapa Eleng, Jumat (14/2/2025).

Baca juga: LIPSUS - Dampak Efisiensi Anggaran, Disparbud Trenggalek Ancang-ancang Pangkas Sejumlah Event Wisata

Eleng mengatakan, selama ini, selain okupansi, pengusaha hotel juga mengandalkan pendapatan dari sewa hall dan ruangan untuk event maupun rapat dari pemerintah daerah.

Dalam sebulan, bisa ada lima sampai enam kali event maupun meeting dari dinas pemerintah daerah di Hotel Grand Mansion.

"Hall di Grand Mansion paling sering digunakan untuk kegiatan dinas pemda. Kalau wedding musiman. Di luar okupansi, pendapatan besar kami dari sewa hall untuk kegiatan dinas. Sebulan bisa lima sampai enam kali," ujar pria yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua PHRI Kabupaten Blitar itu.

Untuk sewa kamar hotel dari pemerintah, kata Eleng, okupansinya tidak terlalu tinggi. Okupansi hotel di Kota Blitar, khususnya di Grand Mansion masih didominasi dari swasta, yaitu, sales dan wisatawan.

Kondisi normal, bukan weekend, okupansi di Hotel Grand Mansion hanya sekitar 40-50 persen dari jumlah total kamar 85 unit.

Kalau weekend, okupansi kamar do Hotel Grand Mansion bisa mencapai 70-75 persen.

"Pengalaman tahun kemarin, okupansi hotel dari kegiatan pemda tidak berdampak besar. Hanya membantu sekitar 10-20 persen saja. Paling besar sewa hall untuk event dan meeting dari pemda," katanya.

Dikatakannya, kondisi bisnis hotel di Blitar saat ini memang agak menurun. Banyaknya hotel dan penginapan yang mulai bermunculan di Blitar, membuat persaingan bisnis ini semakin tinggi.

Pengelolaan hotel harus terus berinovasi dalam memberikan pelayanan dan fasilitas kepada tamu agar bisa bertahan.

"Kami terus mencari inovasi. Seperti kemarin, sales hotel yang biasa ke kantor-kantor pemerintahan, sekarang ganti ke kampus dan sekolah. Kami membuat program hotel goes to campus with school," katanya.

"Itu salah satu upaya kami menyasar segmen swasta dan lebih spesifik lagi ke kampus dan sekolah. Kalau kebijakan efisiensi anggaran diterapkan, setidaknya kami sudah antisipasi dengan program itu," lanjutnya.

Sekretaris PHRI Kota Blitar, Reza Hasjim mengatakan dampak kebijakan efisiensi anggaran juga menjadi pembahasan dalam Munas PHRI di Bogor pekan lalu.

Namun, Reza tidak tahu detail pembahasan soal dampak efisiensi anggaran di Munas PHRI.

"Yang jelas Munas PHRI di Bogor salah satunya juga membahas soal itu (kebijakan efisiensi anggaran)," kata Reza ditemui Kamis (13/2/2025).

Dikatakannya, saat ini, dampak kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat membang belum terasa bagi para pelaku usaha hotel.

Namun, para pelaku usaha hotel tetap merasa khawatir pendapatannya akan turun dengan adanya kebijakan itu.

Karena, dalam kebijakan efisiensi anggaran ada pembatasan sejumlah kegiatan di pemerintahan, antara lain, soal perjalanan dinas, belanja makan dan minum, dan acara seremonial.

"Saya sempat call ke beberapa dinas menanyakan kegiatan. Mereka bilang maaf pak, kami masih menunggu kebijakan pemangkasan anggaran," ujar pria yang mengelola Grup Hotel Patria itu.

Reza khawatir, kebijakan efisiensi anggaran akan berpengaruh terhadap event-event di Kota Blitar.

Meski tidak berdampak besar, event yang diselenggarakan pemerintahan ikut meningkatkan okupansi hotel.

Okupansi hotel di Grup Hotel Patria di hari normal sekitar 40-50 persen dari jumlah total kamar sebanyak 600-an unit.

Ketika ada event, okupansi hotel bisa naik menjadi 60-70 persen. Kalau akhir pekan, okupansi hotel kisaran 70 persen.

"Seperti ketika ada acara Bulan Bung Karno, okupansi hotel bisa mencapai 80 persen. Terutama pas momen Haul Bung Karno," katanya.

Malah, kata Reza, ketika acara Blitar Ethnic National (BEN) Carnival 2024 lalu, okupansi hotel di Kota Blitar mencapai 100 persen.

Sebab, acara BEN Carnival 2024 lalu bersamaan dengan kegiatan Rapat Kerja Komisariat Wilayah IV ke-19 Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Raker Komwil IV Apeksi).

Sejumlah perwakilan pemerintah kota di wilayah Indonesia Timur ikut hadir di acara tersebut.

"Kalau nanti ada pembatasan perjalanan dinas, apakah acara BEN tetap bisa mendatangkan tamu dari luar daerah? Kalau tidak bisa, otomatis pendapatan hotel ikut turun," ujarnya.

Menurutnya, saat ini, hotel di Kota Blitar mengandalkan tamu dari swasta untuk sewa kamar.

Sedang dari pemerintahan, hotel mengandalkan sewa hall maupun ruangan untuk event maupun meeting.

Di grup Hotel Patria sendiri dalam sebulan rata-rata ada dua event yang menggunakan hall maupun ruangan untuk kegiatan pemerintahan.

"Kalau acara rapat maupun event di luar kantor juga dibatasi, para pengusaha akan berdampak. Karena sewa hall dan ruangan paling banyak dari kegiatan pemerintahan," katanya.

Jumlah hotel dan penginapan di Kota Blitar saat ini sekitar 40-an. Dari total itu, yang menjadi anggota PHRI baru sekitar 16-an hotel.

"Kami masih menunggu kebijakan itu di daerah. Mudah-mudahan ada kelonggaran untuk event-event di daerah supaya usaha perhotelan tetap berkembang," katanya.

(samsul hadi/tribunmataraman.com)

editor: eben haezer