LIPSUS - Ketar-ketir Pengusaha Hotel dengan Kebijakan Efisiensi Anggaran

TRIBUNMATARAMAN.COM I BLITAR - Meski belum terasa sekarang, para pengusaha hotel mengaku ketar-ketir dengan kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Mereka khawatir kebijakan pemerintah pusat itu akan berpengaruh terhadap pendapat para pelaku usaha hotel, karena ada pembatasan beberapa kegiatan terutama perjalanan dinas dan acara seremonial di daerah.

"Pastinya, walaupun juknis belum turun, kami (pelaku usaha hotel) sudah ketar-ketir (dengan kebijakan efisiensi anggaran). Otomatis kebijakan itu akan mempengaruhi, bukan hanya okupansi tapi juga event-event pemerintah di hotel," kata Manajer Operasional Hotel Grand Mansion, Altin Toreh yang akrab disapa Eleng, Jumat (14/2/2025).

Baca juga: LIPSUS - Dampak Efisiensi Anggaran, Disparbud Trenggalek Ancang-ancang Pangkas Sejumlah Event Wisata

Eleng mengatakan, selama ini, selain okupansi, pengusaha hotel juga mengandalkan pendapatan dari sewa hall dan ruangan untuk event maupun rapat dari pemerintah daerah.

Dalam sebulan, bisa ada lima sampai enam kali event maupun meeting dari dinas pemerintah daerah di Hotel Grand Mansion.

"Hall di Grand Mansion paling sering digunakan untuk kegiatan dinas pemda. Kalau wedding musiman. Di luar okupansi, pendapatan besar kami dari sewa hall untuk kegiatan dinas. Sebulan bisa lima sampai enam kali," ujar pria yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua PHRI Kabupaten Blitar itu.

Untuk sewa kamar hotel dari pemerintah, kata Eleng, okupansinya tidak terlalu tinggi. Okupansi hotel di Kota Blitar, khususnya di Grand Mansion masih didominasi dari swasta, yaitu, sales dan wisatawan.

Kondisi normal, bukan weekend, okupansi di Hotel Grand Mansion hanya sekitar 40-50 persen dari jumlah total kamar 85 unit.

Kalau weekend, okupansi kamar do Hotel Grand Mansion bisa mencapai 70-75 persen.

"Pengalaman tahun kemarin, okupansi hotel dari kegiatan pemda tidak berdampak besar. Hanya membantu sekitar 10-20 persen saja. Paling besar sewa hall untuk event dan meeting dari pemda," katanya.

Dikatakannya, kondisi bisnis hotel di Blitar saat ini memang agak menurun. Banyaknya hotel dan penginapan yang mulai bermunculan di Blitar, membuat persaingan bisnis ini semakin tinggi.

Pengelolaan hotel harus terus berinovasi dalam memberikan pelayanan dan fasilitas kepada tamu agar bisa bertahan.

"Kami terus mencari inovasi. Seperti kemarin, sales hotel yang biasa ke kantor-kantor pemerintahan, sekarang ganti ke kampus dan sekolah. Kami membuat program hotel goes to campus with school," katanya.

"Itu salah satu upaya kami menyasar segmen swasta dan lebih spesifik lagi ke kampus dan sekolah. Kalau kebijakan efisiensi anggaran diterapkan, setidaknya kami sudah antisipasi dengan program itu," lanjutnya.

Sekretaris PHRI Kota Blitar, Reza Hasjim mengatakan dampak kebijakan efisiensi anggaran juga menjadi pembahasan dalam Munas PHRI di Bogor pekan lalu.