Lipsus: Kebijakan Efisiensi Anggaran Akan Mengubah Wajah Event Wisata di Daerah

TRIBUNMATARAMAN.COM I BLITAR - Kementerian Pariwisata menjadi salah satu Kementerian yang harus melakukan efisiensi anggaran setelah terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) nomor 1 tahun 2025.

Dalam rapat kerja antara DPR RI dengan Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wardhana, disepakati anggaran Kementerian Pariwisata yang diefisiensi adalah sebesar Rp 603,8 miliar.

Semula, anggaran untuk Kementerian Pariwisata ditetapkan Senilai Rp 1.488.741.453.000 atau Rp 1,48 triliun.

Baca juga: LIPSUS - Anggaran Pemda Dipangkas, Industri Perhotelan di Wilayah Mataraman Was-Was

Dengan adanya efisiensi tersebut, maka anggaran untuk Kementerian Pariwisata ditetapkan menjadi Rp 884.941.453.000 atau Rp 884,9 miliar.

Meski Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wardhana memastikan bahwa kebijakan efisiensi anggaran ini tidak akan sampai mengurangi kualitas pencapaian sejumlah target kementerian pariwisata, namun di daerah, ada kekhawatiran bahwa kebijakan ini akan berdampak pada berkurangnya event-event pariwisata.

Sementara, di daerah seperti kota/kabupaten di Jawa Timur, banyak pelaku usaha yang menggantungkan hidup dari event-event pariwisata. Sementara, pemerintah daerah belum dapat memberikan kepastian apakah pemangkasan anggaran ini akan berdampak pada kalender event.

"Kami belum tahun nanti event apa yang dikurangi. Sementara ini belum ada prioritas pemangkasan anggaran untuk event," kata Edy Wasono, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) kota Blitar.

Wilayah Blitar sendiri dikenal memiliki sejumlah event besar tahunan yang menjadi masa panen bagi para pelaku usaha lintas sektor dan UMKM.

Edy Wasono menjelaskan, kalaupun nanti ada pengurangan penyelenggaraan event, pihaknya menyiapkan sejumlah event yang tidak ada kaitannya dengan kontribusi pertumbuhan ekonomi untuk dipangkas.

Untuk event yang dianggap bisa meningkatkan ekonomi masyarakat tetap akan dipertahankan.

"Tapi, kapan pemangkasan anggaran, kami belum tahu. Sampai saat ini belum ada detail pengurangan event," ujarnya.

Selain itu, kata Edy, Disbudpar juga akan mengurangi event yang ke luar kota, misalnya, event Jaringan Kota Pusaka Indonesia, Apeksi, dan mungkin event tahunan di Taman Mini Indonesia Indah (TMII).

"Event yang di luar kota kami kurangi. Kalau di dalam kota, kami pertahankan. Karena, event di daerah, selain untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi juga untuk menarik wisatawan datang ke Kota Blitar," katanya.

Dikatakannya, event besar tahunan seperti peringatan Bulan Bung Karno dan Blitar Ethnic National (BEN) Carnival akan tetap diselenggarakan.

Hanya saja, untuk BEN Carnival yang biasanya mengundang sejumlah seniman dari luar daerah untuk berkolaborasi, mungkin tahun ini tidak dilakukan.

BEN Carnival hanya akan diramaikan oleh peserta dari dalam Kota Blitar.

"BEN Carnival tetap digelar, tapi mungkin tidak ada kolaborasi dengan daerah lain. Hanya internal Blitar saja," ujarnya.

Hal serupa dikatakan Kepala Disbudpar Kabupaten Blitar, Suhendro Winarso. Hendro, panggilan Suhendro Winarso mengatakan sampai saat ini kebijakan efisiensi anggaran masih dalam bentuk Inpres. Pemerintah Daerah belum menindaklanjuti dalam bentuk surat edaran.

Semua OPD belum bisa memastikan porsi anggaran seperti apa yang akan terkena refocusing.

"Maka itu, kalender event di Disbudpar juga masih tetap seperti semula. Karena sampai hari ini belum ada tindak lanjut soal Inpres deri pemda," kata Hendro, Selasa (18/2/2025).

Hendro menjelaskan ada beberapa event besar tahunan di Kabupaten Blitar, seperti larung sesaji, siraman Gong Kiai Pradah, Festival Kresnayana, dan Hari Jadi Blitar.

"Sampai hari ini belum ada perubahan soal kalender event itu. Seluruh OPD juga belum ada penyesuaian anggaran, karena belum ada detailnya," ujarnya.

Namun, kata Hendro, misalkan nanti ada refocusing anggaran, Disbudpar tetap siap menyesuaikan kegiatannya.

"Event tetap penting bagi daerah. Karena event itu menjadi pemantik untuk promosi dan menarik pengunjung wisata. Event menjadi salah satu dari berbagai upaya untuk meningkatkan ekonomi," katanya.

Pemangkasan Kalender Event Pariwisata

Kemungkinan ntuk memangkas sejumlah kalender event wisata juga diantisipasi oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek.

Namun, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek, Sunyoto mengatakan sampai saat ini pihaknya masih menunggu petunjuk dari Pemkab Trenggalek terutama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) berkaitan dengan pemangkasan tersebut.

"Kami masih meraba-raba, yang jelas (efisiensi) itu harus kita lakukan, tapi setidaknya dari Inpres yant ada, kita sudah bisa meraba-raba apa yang harus diefisiensikan," kata Sunyoto, Rabu (19/2/2025).

Beberapa yang harus dipangkas adalah perjalanan dinas, lalu rapat koordinasi yang jauh diganti dengan zoom meeting dan kegiatan seremonial lainnya.

Sedangkan yang dirasa Sunyoto agak berat untuk dipangkas adalah efisiensi event masyarakat.

"Event itu berkaitan erat dengan masyarakat karena dengan adanya event itu masyarakat akan mempunyai pengembangan potensi ekonomi," terang pria yang juga berprofesi sebagai dalang tersebut.

Jikapun harus dipangkas, Sunyoto harus mengkaji lagi apakah harus mengurangi jumlah event, atau jumlahnya tetap tapi harus mengurangi besaran anggaran dari masing-masing event.

Namun demikian, Sunyoto bersyukur banyak event tradisional dan budaya di Trenggalek yang disokong secara gotong royong oleh masyarakat, termasuk dana pelaksanaannya.

"Termasuk infrastruktur di destinasi wisata juga bisa terdampak, tapi kita tetap akan melihat urgensi dan prioritas yang harus kita utamakan," jelasnya.

Sunyoto sendiri juga khawatir jika anggaran untuk sektor pariwisata banyak dipangkas maka pendapatan asli daerah (PAD) yang ditargetkan sebesar Rp 9, 02 miliar tidak tercapai.

"Semboyan Jawa Timur adalah Jer Basuki Mawa Beya, kalau PAD-nya tinggi upaya kita seharusnya juga harus optimal," tegas Sunyoto.

"Pembangunan sarana dan prasarana, optimalisasi publikasi pemasaran dan menyelenggarakan event di destinasi wisata harus dilakukan, tapi lalau kena efisiensi tentu sulit untuk mencapai PAD tersebut," pungkasnya.

Event Organizer

Selain industri pariwisata yang menanti-nanti kepastian implementasi kebijakan efisiensi anggaran, para pelaku usaha event organizer (EO) juga masih mengamati situasi.

Mereka mengakui dampak dari kebijakan ini belum begitu terasa.

Alasannya saat ini masih di awal tahun. Sementara job yang datang dari instansi pemerintahan, biasanya mulai masuk di Bulan Maret.

Hal ini disampaikan Juztoo, salah satu pemilik usaha EO sekaligus MC kondang di Kabupaten Tulungagung.

“Saya sudah tahu informasi penghematan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah. Untuk dampaknya di industri yang saya jalankan sekarang itu belum kelihatan sih,” ujar Juztoo, Senin (17/2/2025) kemarin.

Juztoo mengaku sudah mendapat informasi bahwa tahun 2024 lalu adalah tahun politik yang akan membawa dampak di tahun 2025.

Salah satunya adalah upaya penghematan anggaran yang kemungkinan punya dampak pada EO.

Namun karena saat ini masih di awal tahun sehingga belum ketahuan agenda acara pemerintah yang akan digelar.

“Kemungkinan dampaknya akan kelihatan di pertengahan semester pertama 2025. Mungkin setelah lebaran,” jelasnya.

Sejauh ini Juztoo mengaku lebih banyak menerima job dari pihak swasta dan disusul jasa pernikahan (wedding).

Sementara untuk acara dari instansi pemerintahan, diakui mengalami penurunan.

Sampai saat ini belum ada permintaan untuk menangani atau mengisi acara pemerintahan.

“Kalau untuk wedding dan swasta, sampai sekarang tetap jalan. Kalau dari pemerintah, tahun lalu baru masuk di Bulan Maret,” ungkapnya.

Sampai saat ini Juztoo belum menerima job dari instansi pemerintahan.

Namun pihaknya sudah mendapat kabar, sejumlah dinas sudah mengagendakan acara di tahun 2025 ini.

Namun mayoritas acara di ada di Bulan November November 2025, di seputar Hari Jadi Kabupaten Tulungagung.

Juztoo menilai, dampak penghematan akan terlihat saat hari jadi Kabupaten Tulungagung, karena biasanya banyak acara yang disiapkan.

Atau untuk skala provinsi dan nasional bisa dilihat di Bulan Agustus, saat peringatan Kemerdekaan RI.

Jika terdampak penghematan, bisa saja acara tahunan ini tetap dilaksanakan namun kualitasnya akan berkurang.

“Mungkin ada beberapa bagian acara yang akan dihilangkan. Kalau sekarang belum kelihatan,” tegasnya.

Bagi Juztoo, penghematan anggaran pemerintah ini cukup mengkhawatirkan bagi kelangsungan usahanya.

Sebab berkaca dari tahun-tahun sebelumnya, job dari instansi pemerintah bisa mencapai 50-60 persen.

Setiap bulan Juztoo selalu punya agenda untuk memegang acara, baik sebagai EO maupun MC di acara-acara pemerintahan.

“Sejauh ini kalau pun ada job dari pemerintah hanya bersifat support saja. Seperti awal bukan lalu, ada acara dari perbankan tapi supportnya dari pemerintah,” ungkapnya.

Dengan situasi yang tidak pasti ini, Juztoo berharap pekerjaan dari corporate, pihak swasta dan pernikahan.

Tidak Tergantung Proyek Pemerintah

Terpisah, Ken Kharisma Narada, pelaku usaha Event Organizer (EO) Creative Solution yang kerap bekerja sama dengan beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Kediri mengatakan, sejauh ini usahanya masih berjalan stabil dan belum terdampak oleh pemangkasan anggaran pemerintah daerah.

"Hingga saat ini, kami belum merasakan dampak kebijakan efisiensi anggaran. Mungkin karena dalam bisnis ini, kami lebih banyak mengacu pada anggaran promosi melalui penyelenggaraan acara. Apalagi, di awal tahun seperti Januari dan Februari, memang belum banyak event besar yang diselenggarakan," kata Ken, Senin (17/2/2025).

Ken juga menegaskan bahwa hingga kini tidak ada pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam bisnis yang ia kelola. Bahkan, perusahaannya justru menambah tenaga desain visual untuk memperkuat tim kreatif mereka. 

Menurut Ken, stabilitas bisnisnya juga didukung oleh strategi diversifikasi klien. Tidak hanya bergantung pada anggaran dari pemkab, EO miliknya juga melayani klien dari sektor swasta serta menjalankan program promosi mandiri. 

"Kami selalu berusaha menjaga kualitas layanan. Jika pelayanan tetap baik, pekerjaan akan terus ada. Selain itu, kami tidak hanya bergantung pada pemkab, tetapi juga melayani sektor swasta," tambahnya. 

Ke depan, ia berharap para pelaku usaha dapat merancang strategi bisnis yang lebih fleksibel. Menurutnya, selain merambah sektor lain, penting juga untuk mengeksplorasi sub-sektor yang berkaitan dengan bisnis utama sebagai langkah antisipasi menghadapi perubahan anggaran. 

(samsul hadi/isya anshori/david yohanes/Sofyan arif candra/tribunmataraman.com)

editor: eben haezer