LIPSUS - Anggaran Pemda Dipangkas, Industri Perhotelan di Wilayah Mataraman Was-Was

"Yang jelas Munas PHRI di Bogor salah satunya juga membahas soal itu (kebijakan efisiensi anggaran)," kata Reza ditemui Kamis (13/2/2025).

Dikatakannya, saat ini, dampak kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat membang belum terasa bagi para pelaku usaha hotel.

Namun, para pelaku usaha hotel tetap merasa khawatir pendapatannya akan turun dengan adanya kebijakan itu.

"Saya sempat call ke beberapa dinas menanyakan kegiatan. Mereka bilang maaf pak, kami masih menunggu kebijakan pemangkasan anggaran," ujar pria yang mengelola Grup Hotel Patria itu.

Reza khawatir, kebijakan efisiensi anggaran akan berpengaruh terhadap event-event di Kota Blitar.

Meski tidak berdampak besar, event yang diselenggarakan pemerintahan ikut meningkatkan okupansi hotel.

Okupansi hotel di Grup Hotel Patria di hari normal sekitar 40-50 persen dari jumlah total kamar sebanyak 600-an unit.

Ketika ada event, okupansi hotel bisa naik menjadi 60-70 persen. Kalau akhir pekan, okupansi hotel kisaran 70 persen.

"Seperti ketika ada acara Bulan Bung Karno, okupansi hotel bisa mencapai 80 persen. Terutama pas momen Haul Bung Karno," katanya.

Malah, kata Reza, ketika acara Blitar Ethnic National (BEN) Carnival 2024 lalu, okupansi hotel di Kota Blitar mencapai 100 persen.

Sebab, acara BEN Carnival 2024 lalu bersamaan dengan kegiatan Rapat Kerja Komisariat Wilayah IV ke-19 Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Raker Komwil IV Apeksi).

Sejumlah perwakilan pemerintah kota di wilayah Indonesia Timur ikut hadir di acara tersebut.

"Kalau nanti ada pembatasan perjalanan dinas, apakah acara BEN tetap bisa mendatangkan tamu dari luar daerah? Kalau tidak bisa, otomatis pendapatan hotel ikut turun," ujarnya.

Menurutnya, saat ini, hotel di Kota Blitar mengandalkan tamu dari swasta untuk sewa kamar.

Sedang dari pemerintahan, hotel mengandalkan sewa hall maupun ruangan untuk event maupun meeting.

Di grup Hotel Patria sendiri dalam sebulan rata-rata ada dua event yang menggunakan hall maupun ruangan untuk kegiatan pemerintahan.

"Kalau acara rapat maupun event di luar kantor juga dibatasi, para pengusaha akan berdampak. Karena sewa hall dan ruangan paling banyak dari kegiatan pemerintahan," katanya.

Jumlah hotel dan penginapan di Kota Blitar saat ini sekitar 40-an. Dari total itu, yang menjadi anggota PHRI baru sekitar 16-an hotel.

"Kami masih menunggu kebijakan itu di daerah. Mudah-mudahan ada kelonggaran untuk event-event di daerah supaya usaha perhotelan tetap berkembang," katanya.

(isya anshori/luthfi husnika/samsul hadi/tribunmataraman.com)

Editor: eben haezer