LIPSUS - Anggaran Pemda Dipangkas, Industri Perhotelan di Wilayah Mataraman Was-Was

"Dari masa pandemi Covid-19 hingga sekarang, kami tidak pernah melakukan PHK. Kami selalu berusaha bertahan bersama karena semua orang tetap membutuhkan penghasilan," katanya.

Perjalanan Dinas

Manajer Operasional Hotel Grand Mansion Blitar, Altin Toreh mengatakan, meski dampak kebijakan efisiensi anggaran belum terasa sekarang, para pengusaha hotel mengaku ketar-ketir.

Mereka khawatir karena dengan adanya kebijakan itu, jumlah tamu dari pemerintahan yang melakukan perjalanan dinas juga akan berkurang.

"Pastinya, walaupun juknis belum turun, kami (pelaku usaha hotel) sudah ketar-ketir (dengan kebijakan efisiensi anggaran). Otomatis kebijakan itu akan mempengaruhi, bukan hanya okupansi tapi juga event-event pemerintah di hotel," Altin Toreh yang akrab disapa Eleng, Jumat (14/2/2025).

Eleng mengatakan, selama ini, selain okupansi, pengusaha hotel juga mengandalkan pendapatan dari sewa hall dan ruangan untuk event maupun rapat dari pemerintah daerah.

Dalam sebulan, bisa ada lima sampai enam kali event maupun meeting dari dinas pemerintah daerah di Hotel Grand Mansion.

"Hall di Grand Mansion paling sering digunakan untuk kegiatan dinas pemda. Kalau wedding musiman. Di luar okupansi, pendapatan besar kami dari sewa hall untuk kegiatan dinas. Sebulan bisa lima sampai enam kali," ujar pria yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua PHRI Kabupaten Blitar itu.

Untuk sewa kamar hotel dari pemerintah, kata Eleng, okupansinya tidak terlalu tinggi. Okupansi hotel di Kota Blitar, khususnya di Grand Mansion masih didominasi dari swasta, yaitu, sales dan wisatawan.

Kondisi normal, bukan weekend, okupansi di Hotel Grand Mansion hanya sekitar 40-50 persen dari jumlah total kamar 85 unit.

Saat weekend, okupansi kamar do Hotel Grand Mansion bisa mencapai 70-75 persen.

"Pengalaman tahun kemarin, okupansi hotel dari kegiatan pemda tidak berdampak besar. Hanya membantu sekitar 10-20 persen saja. Paling besar sewa hall untuk event dan meeting dari pemda," katanya.

Dibahas di Munas PHRI

Sekretaris PHRI Kota Blitar, Reza Hasjim mengatakan dampak kebijakan efisiensi anggaran juga menjadi pembahasan dalam Munas PHRI di Bogor pekan lalu.

Namun, Reza tidak tahu detail pembahasan soal dampak efisiensi anggaran di Munas PHRI.