Adik Dwi Putranto Kembali Terpilih Menjadi Ketum Kadin Jatim, Siap Dukung Program Ketahanan Pangan

Terkait peningkatan ketersediaan lapangan pekerjaan, ia mengatakan, Kadin akan terus bersinergi dengan pemerintah untuk menarik investor agar mau menanamkan investasinya di Jatim. Apalagi saat ini ada banyak kawasan industri yang bisa menjadi alternatif bagi mereka untuk mengembangkan usahanya di Jatim.

"Kami akan terus melakukan promosi, baik dalam maupun luar negeri. Kadin Jatim juga akan terus melakukan pendampingan dan peningkatan UMKM  agar kinerja mereka bertambah baik dan mampu menyerap tenaga kerja yang cukup banyak. Kami telah memiliki Rumah Kurasi untuk peningkatan UMKM dan Rumah Vokasi untuk Peningkatan SDM. Target kami, selama lima tahun kedepan, separuh Kadin Kabupaten Kota telah mendirikan dua lembaga tersebut," papar Adik.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Kadin Indonesia  Anindya Bakrie, mengatakan bahwa Jatim menjadi barometer perekonomian Indonesia.

"Pada tahun 2025, provinsi ini diproyeksikan tumbuh hingga 5,2 persen, dengan triwulan keempat diperkirakan lebih tinggi dibanding triwulan sebelumnya," kata Anin.

Meski demikian, Kadin Indonesia menyadari bahwa masih ada tantangan yang harus dihadapi, terutama dalam menjaga daya tahan konsumsi domestik dan meningkatkan investasi.

"Namun, optimisme tetap harus tinggi, Jatim akan terus menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi Indonesia," tambah Anin.

Menurutnya, Jatim penuh dengan keberkahan. Pertumbuhan ekonominya mencapai 4,93 persen di tahun 2024, tidak jauh berbeda dengan pertumbuhan nasional. Dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebesar Rp3.150 triliun.

"Ini angka yang luar biasa besar,” ujar Anin.

Sementara dalam Muprov ke-VIII Kadin Jatim, ada 9 pokok pikiran yang menjadi pembahasan.

Dua diantaranya, adalah, pertama penguatan peran Kadin Jawa Timur sebagai mitra strategis Pemerintah Provinsi Jatim dalam pembinaan dan pengembangan perekonomian provinsi Jatim.

Kedua, mendesak Pemerintah untuk segera menerbitkan Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1987 tentang Kadin sebagai penguatan peran dan fungsi Kadin sebagai members of commerce.

(Sri Handi Lestari/tribunmataraman.com)

editor: eben haezer.