Pj Bupati Tulungagung Minta Kades Karanganom yang Dicekal KPK Agar Menghadap ke Inspektorat

TRIBUNMATARAMAN.COM | TULUNGAGUNG - Sukar, Kepala Desa (Kades) Karanganom, Kecamatan Kauman, kabupaten Tulungagung, masuk dalam daftar 21 orang yang dicegah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk bepergian ke luar negeri.

Selain Sukar, ada nama A Royan yang pernah menjadi anggota DPRD Tulungagung, dan Wawan seorang swasta dari Kecamatan Pagerwojo yang masuk dalam daftar.

Terkait status Sukar saat ini, Pj Bupati Tulungagung, Heru Suseno mengaku sudah memberi perhatian pada kasusnya.

Baca juga: KPK Cegah Mantan Anggota DPRD dan Kades Karanganom Tulungagung Bepergian ke Luar Negeri

Namun menurut Heru, kasus yang dihadapi Sukar tidak ada kaitannya dengan pemanfaatan Dana Desa (DD) atau Anggaran Dana Desa (ADD).

“Itu murni pemanfaatan dana hibah dari Provinsi, tidak ada kaitannya dengan DD, ADD,” jelasnya, di sela inspeksi proyek fisik perbaikan jalan di Jalan Mastrip Tulungagung, Jumat (2/8/2024).

Pj Bupati mengaku sudah meminta Sukar untuk bertemu dengan Inspektorat.

Pihaknya ingin memberi masukan apa yang harus dipersiapkan untuk menghadapi proses hukum ini.

Namun Heru menegaskan, masukan dari Inspektorat ini bukan dalam rangka penyelesaian kasus.

“Bukan pendampingan dalam kasus, karena buktinya sudah jelas semua. Sekarang sedang diproses,” tegasnya.

Sebelumnya KPK menemukan bukti ada potongan hibah dana dari APBD Pemprov Jawa Timur tahun 2019-2022 ke Kelompok Masyarakat (Pokmas).

Diduga Sukar merupakan salah satu pihak yang menjadi perantara penyaluran dana hibah ini ke sejumlah Pokmas.

Saat ini Pemkab Tulungagung masih terus memantau perkembangan perkara, karena akan berdampak pada jalannya pelayanan di Desa Karanganom.

“Sampai sekarang kan belum ditahan sama KPK. Kalau memang nantinya ditahan, kami akan berhentikan sementara,” papar Heru.

Pemberhentian sementara Kades diberlakukan karena Kades tidak bisa menjalankan pemerintahan karena penahanan proses hukum.

Selama pemberhentian sementara maka jabatan kepala desa akan diisi seorang Pelaksana Tugas (Plt).

Pergantian hanya bisa dilakukan jika sudah ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (inkracht), yang menjatuhkan pidana kepada Kades.

“Jika perkaranya sudah berkekuatan hukum tetap, baru bisa dilakukan pergantian antar waktu (PAW),” pungkas Heru.

Sukar diketahui menjabat sebagai Kades Karanganom hasil Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) 2019.

Mengacu pada Undang-undang Desa yang lama, seharusnya Sukar akan menjabat selama 6 tahun sampai tahun 2025.

Namun setelah ada  Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, maka jabatannya diperpanjang 2 tahun sampai 2027.

Sebelumnya KPK mengumumkan 21 orang yang dicegah pergi ke luar negeri.

Pencegahan buntut pengembangan perkara suap pengurusan dana hibah ke Pokmas dari APBD Pemprov Jatim 2019-2022 dengan terpidana mantan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Sahat Tua Simanjuntak.

Tiga nama di antaranya berasal dari Kabupaten Tulungagung, yaitu Sukar, Royan dan Wawan.

Sukar mengaku menerima dana hibah lewat Pokmas sebesar Rp 1 miliar dari anggaran tahun 2021.

Dana itu sudah dimanfaatkan untuk perbaikan jalan dengan betonisasi. 

(David Yohanes/tribunmataraman.com)

editor: eben haezer