4.300 Sertifikat Tanah Aset Pemerintah Mulai Diubah BPN Tulungagung Menjadi Sertifikat Digital

TRIBUNMATARAMAN.COM, TULUNGAGUNG - Kantor ATR/BPN Kabupaten Tulungagung belum mulai merintis layanan sertifikat tanah elektronik.

Namun layanan ini belum dibuka untuk masyarakat umum.

Untuk tahap awal, Kantor ATR/BPN Tulungagung mulai mengerjakan sertifikat milik Pemkab Tulungagung.

"Kami sedang melakukan alih media, dari manual ke elektronik," ujar Kepala Kantor ATR/BPN Tulungagung, Ferry Saragih.

Saat ini sudah ada 200 sertifikat tanah aset Pemkab Tulungagung yang sudah diubah menjadi elektronik.

Ferry mengaku akan menyelesaikan 4.300 sertifikat aset tanah milik pemerintah.

Bukan hanya milik Pemkab Tulungagung, namun ada juga aset Pemprov Jawa Timur maupun pemerintah pusat yang ada di wilayah Kabupaten Tulungagung.

"Prosesnya memang butuh waktu dan tenaga, karena harus melakukan proses validasi buku tanah dan letak bidang pengukuran. Setelah valid baru bisa diubah menjadi sertifikat elektronik," jelasnya.

Saat ini ada 320.000 sertifikat tanah yang terbit di wilayah Kabupaten Tulungagung.

Seluruhnya butuh cek lapangan, seperti memastikan posisi tanah agar tidak tumpang tindih dengan sertifikat lain, tidak ada sela antar sertifikat bidang tanah, dan memperbaiki pemetaan.

Sampai saat ini baru sekitar  80.000 bidang tanah, atau 25 persen yang sudah tervalidasi.

"Kami targetkan, tahun ini selesai semua proses validasi," tegas Ferry.

Sertifikat aset tanah pemerintah dipilih lebih dulu, dengan alasan tidak banyak pergerakan data dan status.

Berbeda dengan aset milik masyarakat yang datanya terus bergerak karena perubahan kepemilikan, seperti jual beli atau perpindahan kepemilikan.

Jika datanya tidak valid, maka akan mengganggu layanan berikutnya.

"Jika semuanya sudah tervalidasi, kami baru deklarasikan untuk pelayanan sertifikat tanah elektronik," sambung Ferry.

Data sertifikat tanah elektronik akan dikunci secara digital.

Namun sertifikat ini tetap bisa dicetak dengan mesin khusus di ATR/BPN.

Sertifikat ini akan berupa satu lembar sertifikat bolak-balik, berisi gambar dan data tanah.

(David Yohanes/TribunMataraman.com)