Rincian 24 Desa di Kabupaten Blitar Direncanakan Dilewati Jalan Tol Kepanjen-Tulungagung Agungblijen

TRIBUNMATARAMAN.COM - Berikut rincian 24 Desa di Kabupaten Blitar yang terdampak jalan tol Kepanjen-Tulungagung (Agungblijen).

24 Desa Terdampak Jalan Tol di Kabupaten Blitar akan dilalui oleh jalan tol Agungblijen.

Proyek Jalan Tol Kepanjen-Tulungagung (Agungblijen) membutuhkan sekitar 269,3 hektar lahan di Kabupaten Blitar.

Terdapat lima kecamatan yang terdampak oleh proyek ini, yaitu Kesamben, Kanigoro, Kademangan, Talun, dan Selopuro.

Baca juga: PDIP Kabupaten Blitar Segera Membuka Pendaftaran Penjaringan Bacabup Pilkada 2024

Dengan hadirnya jalan tol Kepanjen-Tulungagung (Agungblijen), diharapkan dapat memberikan akses lebih mudah bagi masyarakat dan pengusaha yang ingin berkunjung atau berinvestasi di wilayah selatan Jawa Timur

Berikut rincian 24 desa di 5 Kecamatan yang terdampak proyek jalan tol Kepanjen-Tulungagung di Blitar.

1. Kecamatan Kesamben

Desa Sukoanyar

Desa Jugo

Desa Siraman

2. Kecamatan Kanigoro

Desa Gaprang

Desa Gogodeso

Desa Rejowinangun

Desa Satreyan

Desa Kanigoro

 Desa Tlogo

3. Kecamatan Kademangan

 Desa Karangsono

 Desa Jimbe

 Desa Plosorejo

 Desa Sumberjati

Desa Kademangan

 Desa Plumpungrejo

4. Kecamatan Talun

 Desa Bendosewu

Desa Jabung

Desa Jeblog

 Desa Tumpang

5. Kecamatan Selopuro

Desa Ploso

Desa Selopuro

Desa Jatitengah

Desa Mandesan

Desa Mronjo.

43 Kepala Desa di Tulungagung Diajak Rundingan

Diketahui Kementerian PUPR RI melakukan Konsultasi Publik kelayakan pembangunan jalan Tulungagung-Blitar-Kepanjen (Agungblijen) di Hotel Narita Tulungagung beberapa waktu lalu.

Kegiatan ini diikuti tujuh camat dan 43 Kepala Desa di Kabupaten Tulungagung, yang wilayahnya akan dilalui proyek ini.

Specialist Environment Konsultan Tol Agungblijen, Redit, mengatakan konsultasi publik untuk menjaring aspirasi masyarakat sebelum tol dibangun.

"Ini masih tahap awal sekali," ujar Redit selepas acara.

Salah satu usulan yang disampaikan kepala desa adalah pemindahan exit tol dari Desa Plosokandang, Kecamatan Kedungwaru ke wilayah Kecamatan Ngunut.

Menurutnya perubahan usulan ini sangat dinamis dan memungkinkan dilakukan.

Asalkan pemerintah daerah memberikan masukan dan permintaan tertulis, dengan alasan yang jelas.

"Sebenarnya (exit tol) sangat mungkin berubah. Pemerintah daerah silakan sampaikan permintaan tertulis," sambung Redit.

Terkait detail proyek nantinya akan disampaikan oleh tim Land Acquisition and  Resettlement Action Plan (Larap)  atau Rencana Aksi Pembebasan Lahan dan Permukiman Kembali.

Tim ini yang akan melakukan sosialisasi dari desa ke desa yang terdampak.

Tim Larap pula yang menentukan batas proyek dan draf Analisa Mengendai Dampak Lingkungan (Amdal).

"Jadi prosesnya masih panjang, belum lagi menyesuaikan tata ruang setiap daerah," tegasnya.

Karena itu paling cepat proyek ini bisa dieksekusi 2023.

Tol Agungblijen diproyeksikan menghubungkan ruas Malang-Kepanjen.

Selain itu ruas tol ini juga akan terkoneksi tol Kediri-Tulungagung.

"Tol ini diharapkan bisa menjadi tonggak kebangkitan ekonomi wilayah sekitar," tandas Redit.

Dalam konsultasi ini kepala para desa berharap segera bisa mendapatkan titik lokasi proyek di setiap desa.

Alasannya kepastian itu akan dijadikan materi sosialisasi kepada warga.

Ridwan dari pihak Konsultan mengatakan, detail lokasi proyek sudah ada.

Mulai dari jumlah bidang tanah, luas tanah hingga pemilik lahan semuanya sudah lengkap.

Semua akan disampaikan oleh Tim Larap.

Namun Tim Larap akan koordinasi dulu dengan pihak terkait, seperti Bappeda, Badan Pertanahan Nasional, Pemkab Tulungagung, Dinas Lingkungan Hidup, Tata Ruang,  Kecamatan dan Desa.

"Hal ini dilakukan untuk menghindari gejolak  sosial di masyarakat," terangnya.

Dapatkan informasi lainnya di Googlenews, klik : Tribun Mataraman

(tribunMataraman.com)