OTT KPK di Sidoarjo, Ada 10 Pejabat yang Ditangkap Terkait Korupsi Retribusi Daerah

TRIBUNMATARAMAN.COM - Operasi Tangkap Tangan atau OTT KPK di Kabupaten Sidoarjo, Jatim, diduga berhasil mengamankan 10 orang, Jumat (26/1/2024).

Ada yang menyebut, saat ini mereka diperiksa di Mapolda Jatim. 

Pantauan di sekitar gedung penyidik Tipikor Ditreskrimsus Polda Jatim, sekitar pukul 20.46 WIB, tidak terpantau adanya pemeriksana oleh KPK. 

Hanya saja, tiga orang petugas kepolisian dari Satuan Provost Bidang Propam Polda Jatim, terpantau bersiaga di seberang jalan tepat depan pintu utama gedung tersebut. 

Seorang petugas menyebutkan bahwa tidak ada aktivitas tertentu yang berkaitan dengan personel Subdit I Tipikor Ditreskrimsus Polda Jatim. 

"Enggak ada kayaknya. Penyidik Tipikor sudah pulang semua," ujar salah satu anggota provost yang bersiaga, saat ditemui di lokasi, Jumat (26/1/2024) malam. 

Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Dirmanto mengatakan pihaknya enggan menjawab secara spesifik mengenai mekanisme penindakan hukum dari instansi kelembagaan lain, yang tidak berkaitan dengan Polda Jatim. 

"Silakan tanya KPK," ujarnya, Jumat (26/1/2024) malam. 

Sekadar diketahui, dikutip dari Kompas.com, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi telah menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Sidoarjo, Jatim.

Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK Ali Fikri membenarkan adanya penindakan hukum antirasuah di Kabupaten Sidoarjo, Jatim.

Namun, pihaknya belum bisa menyampaikan secara detail informasi menyangkut hasil sementara penyelidikan dan penyidikan OTT tersebut. 

"Terkait dengan kegiatan di Sidoarjo kami sampaikan memang betul ada kegiatan KPK di sana," ujar Ali saat ditemui awak media di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (26/1/2024). 

Ali mengatakan, sampai saat ini proses operasi senyap itu masih berlangsung. Menurutnya, OTT ini merupakan tindak lanjut KPK atas aduan masyarakat. 

Adapun KPK menangkap tangan para pihak yang diduga sedang melakukan tindakan korupsi terkait pajak dan retribusi daerah.  

"Dugaan adanya pemotongan pembayaran insentif pajak dan retribusi daerah di sana. Ada beberapa pihak yang ditahan dan diamankan dan masih diproses penyelesaian kegiatan dimaksud," lanjut Ali.