Daftar Tuntutan Para Petani Saat Unjuk Rasa di Kantor Bupati Blitar

TRIBUNMATARAMAN.COM - Para petani yang menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Bupati Blitar, Kanigoro meminta Pemkab Blitar segera menyelesaikan sejumlah kasus konflik agraria di Kabupaten Blitar, Senin (25/9/2023). 

"Kami meminta Pemkab Blitar mempercepat dalam hal penyelesaian konflik agraria. Ada beberapa kasus perkebunan sudah menjadi rekomendasi pusat untuk lokasi prioritas reforma agraria," kata Kinan, perwakilan petani dari Konsorsium Perwakilan Agraria Jatim. 

Kinan mengatakan ada dua persoalan perkebunan, yaitu Kruwuk dan Banaran, keduanya di Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar yang harus segera diselesaikan oleh Pemkab Blitar. 

Baca juga: BREAKING NEWS - Peringati Hari Tani, Para Petani di Kabupaten Blitar Geruduk Kantor Bupati Blitar

Tuntutan petani terkait persoalan di perkebunan Kruwuk, yaitu pemerintah segera mendistribusikan tanah kepada petani karena hak guna usaha (HGU) sudah mati. 

"Untuk persoalan di perkebunan Kruwuk dari rekomendasi kementerian, seharusnya tahun ini sudah selesai, sudah sertifikat. Tapi sampai hari ini belum, karena Pemkab tidak cekatan, akhirnya sampai hari ini persoalan itu jalan di tempat," ujarnya.

Terkait persoalan di perkebunan Bantaran, kata Kinan, peserta aksi meminta pemerintah mencabut SK perpanjangan HGU karena dinilai cacat hukum.

Sebab, jauh sebelum pengajuan perpanjangan HGU, masyarakat telah mengajukan keberatan terkait perpanjangan HGU. 

Baca juga: Demo Petani di Depan Kantor Bupati Blitar Diwarnai Aksi Saling Dorong Dengan Polisi

"Sesuai ketentuan, ketika kondisi perkebunan dalam konflik tidak boleh diperpanjang HGU. Kalaupun terbit SK HGU, masa perpanjangan sudah lewat dan itu seharusnya sudah menjadi evaluasi kementerian mencabut SK tersebut," katanya. 

Maka itu, dalam aksi kali ini, petani meminta Pemkab Blitar segera menyelesaikan persoalan di perkebunan Kruwuk dan perkebunan Banaran.

"Aksi ini untuk meneguhkan kembali agar Pemkab Blitar segera menyelesaikan kasus ini. Kami berharap aksi ini sebagai titik percepatan penyelesaian konflik agraria di perkebunan," katanya. 

Kepala Bakesbangpol Kabupaten Blitar, Setiyana mengatakan sudah mendengarkan aspirasi dari petani dan mahasiswa terkait persoalan di perkebunan Kruwuk dan perkebunan Banaran.

"Kami akan memfasilitasi tuntutan peserta aksi. Kami akan lakukan rapat koordinasi dengan Gugus Tugas Reformasi Agraria (GTRA) terkait masalah itu," katanya. 

Menurutnya, ada beberapa tuntutan petani dalam aksi tersebut, di antaranya soal penataan dan pembatalan SK HGU perkebunan.

"Penyelesaian permasalahan agraria ini sebenarnya sudah kami upayakan sejak dulu. Tapi prosesnya memang perlu waktu, karena melibatkan provinsi dan kementrian yang tidak mudah," ujarnya. 

"Makanya kami koordinasikan dengan beberapa OPD dan lembaga terkait. Sementara kami fokus penyelesaian permasalahan di perkebunan Kruwuk dan perkebunan Banaran," lanjutnya.