Menteri Ketenagakerjaan RI Kunjungi Desa Pagersari Tulungagung untuk Program Desmigratif

TRIBUNMATARAMAN.COM - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) RI, Ida Fauziyah mengunjungi Desa Pagersari, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung, Jumat (22/9/2023).

Kedatangan Menaker RI ini untuk penguatan program Desa Migran Produktif (Desmigratif), salah satunya Desa Pagersari ini.

Menurut Ida, ada 6 desa di Kabupaten Tulungagung yang menjadi proyek percontohan Desmigratif.

Sedangkan di seluruh Indonesia ada 503 Desmigratif, semuanya ada di daerah-daerah kantong pekerja migran.

Baca juga: Bupati Maryoto Birowo Tetap Bangga Meski Prestasi Atlet Tulungagung di Porprov Jatim 2023 Menurun

“Desmigratif ini mempunyai 4 pilar, yaitu pusat informasi migrasi aman, penguatan ekonomi, community parenting (anak-anak pekerja migran) dan penguatan ekonomi melalui koperasi,” jelas Ida.

Lanjutnya, program Desmigratif ini merupakan kerja kolaboratif lintas kementerian dan lembaga.

Sebab Kementerian Tenaga Kerja tidak bisa bekerja sendiri untuk memberikan layanan paripurna kepada para pekerja migran.

Salah satunya mengintegrasikan layanan Desmigratif ini dengan pemerintah desa setempat.

“Ke depan, 4 pilar Desmigratif ini harus menjadi layanan pekerja migran di 503 desa yang menjadi Desmigratif,” tegas Ida.

Dengan Desmigratif diharapkan bisa memberikan perlindungan kepada para pekerja migran sejak sebelum keberangkatan.

Desmigratif bisa memberikan informasi yang benar tentang migrasi yang aman kepada calon pekerja migran.

Ida menegaskan, Kemnaker terus mendampingi 503 Desmigratif yang ada di seluruh Indonesia.

“Pendampingan dan pendanaan dari kami. Selebihnya kami minta untuk menjadi bagian layanan desa,” tandas Ida.

Sementara Bupati Tulungagung, Maryoto Birowo, ada 6 desa yang dijadikan Desmigratif, yaitu Pagersari, Betak dan Tunggangri di Kecamatan Kalidawir, Jatidowo dan Sumberagung di Kecamatan Rejotangan dan Mirigambar di Kecamatan Sumbergempol.

Program Desmigratif ini sangat penting bagi masa depan para pekerja migran, utamanya setelah tidak kembali ke negara penempatan.

Salah satunya adalah literasi keuangan yang selama ini belum didapat pekerja migran.

“Lewat literasi keuangan, mereka tidak lagi menggunakan uang hasil kerja di luar negeri untuk hal yang bersifat konsumtif,” terang Bupati.

Para pekerja migran telah mempunyai kesadaran untuk membuat usaha setelah purna.

Alhasil saat ini banyak tumbuh kelompok usaha bersama yang berbasis purna pekerja migran Indonesia.

Ada pula usaha-usaha individu yang dijalankan para purna pekerja migran ini.

“Remitensi pekerja migran kita mencapai Rp 2 triliun. Tentu ini sebuah potensi ekonomi yang luar biasa,” pungkas Bupati

Dapatkan informasi lainnya di Googlenews, klik : Tribun Mataraman

(tribunmataraman.com)