Dishub Tulungagung Beber Beban Biaya yang Dibutuhkan Sampai Terpaksa Pangkas Operasional Bus Sekolah

Karena tingginya pemakaian, servis rutin dilakukan 3 bulan sekali untuk setiap bus.

“Setiap 3 kali ganti oli mesin, maka oli gardan juga dilakukan penggantian. Ini demi menjaga mesin tetap prima,” tegas Setiono.

Servis AC juga dilakukan rutin setiap 6 bulan agar tetap dingin.

Biaya akan bertambah jika ada onderdil kendaraan yang mengalami kerusakan.

Sebelumnya Dishub Tulungagung mendapatkan Biaya Operasional Kendaraan (BOK) sebesar Rp 1,2 miliar per tahun.

Anggaran ini bukan hanya untuk bus sekolah, namun juga kendaraan Patwal, mobil perbaikan PJU dan lain-lain.

Namun tahun 2023 ini Dishub menerima Rp 600 juta dari APBD murni dan belum ada alokasi dari APBD perubahan.

“Kami akan mengupayakan layanan antar jemput siswa ini sampai masa akhir jabatan bupati. Selanjut baru dipikirkan untuk mengawal bupati selanjutnya,” ujar Setiono.

Dishub juga mengikat kontrak 31 MPU untuk antar jemput siswa sekolah.

Mereka diikat kontrak selama 9 bulan dalam satu tahun, dengan nilai Rp 150.000 per hari, selama 22 hari kerja dalam satu bulan.

Bupati Tulungagung, Maryoto Birowo, membenarkan rencana penghentian layanan bus sekolah untuk kepulangan siswa.

Kondisi ini dimungkinkan karena keterbatasan anggaran, utamanya dari sisi pemasukan.

“Pendapatannya sama atau berkurang, tapi kapasitasnya lebih besar. Ini akan dievaluasi, jika pendapatan banyak nanti akan ditambah,” ujar Bupati.

Namun Bupati meyakinkan, layanan antar jemput siswa ini untuk tetap dipertahankan.

Untuk sementara akan difokuskan untuk pagi hari, atau keberangkatan.

Alasannya, saat pagi orang tua siswa masih fokus pada pekerjaan, sedangkan waktu siang mereka sudah punya waktu luang.

(David Yohanes/tribunmataraman.com)

editor: eben haezer