Bupati Tulungagung Siap Mediasi Warga Kaligentong dengan TNI AD soal Akses Listrik

TRIBUNMATARAMAN.COM | TULUNGAGUNG - Bupati Tulungagung, Gatut Sun Wibowo, menyatakan siap menjembatani warga di bekas Perkebunan Kaligentong dengan pihak Kodam V/Brawijaya terkait persoalan akses listrik.

Selama ini, warga dari lima desa di kawasan bekas perkebunan tersebut mengeluh karena tidak bisa menikmati aliran listrik negara. Penyebabnya, permukiman mereka berdiri di atas tanah milik TNI AD.

Adapun desa yang termasuk dalam area perkebunan Kaligentong adalah Desa Rejosari dan Kalibatur di Kecamatan Kalidawir, Desa Kaligentong dan Panggungkalak di Kecamatan Pucanglaban, serta Desa Kersikan di Kecamatan Tanggunggunung.

“Saya sudah berkunjung ke warga. Kondisi mereka memang sangat memprihatinkan,” ujar Gatut Sunu, Senin (29/9/2025).

Baca juga: Viral Video Pengeroyokan di Wisata Kuliner Tulungagung, Ternyata Korban ODGJ

Mantan Wakil Bupati Tulungagung itu mengaku turut merasakan kepedihan warga. Karena itu, ia berharap bisa membuka komunikasi dengan TNI AD, agar kebutuhan listrik masyarakat bisa segera terwujud.

“TNI bagian dari rakyat, dan rakyat juga cinta dengan TNI. Kami hanya berharap ada solusi terbaik, sehingga rakyat hidup ayem, tenteram bersinergi dengan TNI dan Pemkab Tulungagung,” jelasnya.

Kondisi rumah warga di kawasan itu terbilang memprihatinkan, dengan mayoritas mata pencaharian sebagai petani ladang. Mereka mengaku telah tinggal secara turun-temurun sejak zaman buyut.

Namun, Gatut Sunu menegaskan tetap menghormati keputusan Mahkamah Agung yang menetapkan bahwa bekas Perkebunan Kaligentong adalah milik TNI AD.

“Tapi kita ini kan manusia. Kami ingin terjadi komunikasi yang baik, agar mereka juga diperhatikan,” tegasnya.

Selama ini, warga hanya bisa menikmati listrik secara terbatas dengan menyambung daya dari rumah kerabat yang jaraknya cukup jauh. Akibatnya, listrik hanya mampu menyalakan 3–4 lampu, tanpa bisa menghidupkan perangkat elektronik lain seperti televisi.

Perwakilan PLN menyatakan, sambungan listrik hanya bisa diberikan jika ada rekomendasi dari pemilik tanah. Sementara itu, rencana pembangunan batalyon baru di kawasan tersebut sempat disampaikan Presiden Prabowo, sehingga status lahan semakin sensitif.

Gatut Sunu menegaskan, pemerintah daerah tetap memiliki kewajiban memperjuangkan warganya. Ia juga meminta masyarakat bersikap kooperatif, termasuk menerima tanah redistribusi yang mungkin disiapkan sebagai solusi.

“Saya akan ke Jakarta lagi untuk mencari solusi masalah ini, termasuk berkomunikasi dengan anggota DPR RI dari Dapil V Jawa Timur,” pungkasnya.

(David Yohanes/Tribunmataraman.com)

Editor: Farid Mukarrom