PDIP Jatim Anggap Sampah Bocoran Informasi Denny Indrayana Soal Sistem Pemilu Proporsional Tertutup

TRIBUNMATARAMAN.COM - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Jawa Timur enggan menanggapi pernyataan pakar hukum tata negara, Denny Indrayana, soal MK akan mengabulkan gugatan terkait sistem Pemilu menjadi proporsional tertutup.

Pelaksana Harian (Plh) Ketua DPD PDI Perjuangan Jatim, Budi Sulistiyono alias Kanang, mempertanyakan dasar pernyataan Denny tersebut.

"Kalau berita Denny Indrayana itu tidak bisa membuktikan, maka ini merupakan isu yang meresahkan masyarakat," kata Kanang, Senin (29/5/2023).

Tak hanya meresahkan, bahkan Kanang menyebut jika kabar itu tanpa dasar bisa dinilai sebagai berita bohong.

Namun, kalaupun itu benar, Kanang juga menyebut penyebaran berita itu bisa dituduhkan sebagai upaya membocorkan rahasia negara khususnya dari MK.

"Bagi kami ini berita sampah karena tidak ada sumber yang jelas. Maka kita tidak akan memberikan respon berita-berita yang tidak bisa dipertanggung jawabkan seperti ini," tegas mantan Bupati Ngawi dua periode tersebut.

Sebelumnya, Denny membocorkan informasi yang dia terima soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sistem Pemilu Legislatif. Dia menyebut mendapatkan informasi kalau MK bakal memutuskan gugatan Nomor 114/PPU/XX/2022 terkait sistem pemilu dengan putusan proporsional tertutup.

"Pagi ini saya mendapatkan informasi penting. MK akan memutuskan pemilu legislatif kembali ke sistem proporsional tertutup, kembali memilih tanda gambar partai saja," tulis Denny dalam akun Instagram pribadinya @dennyindryana99, dikutip dari Tribunnews.com

Denny menyebut, putusan itu diambil setelah adanya disenting opinion atau perbedaan pendapat dalam menjatuhkan putusan antara hakim MK.

Dimana jumlah perbandingannya yakni 6 hakim berbanding 3 hakim.

Perihal darimana informasi yang dirinya dapat, Denny tidak membeberkan identitas sosok tersebut. Terpenting kata dia, informasi yang dia terima itu kredibel.

"Siapa sumbernya? Orang yang sangat saya percaya kredibilitasnya, yang pasti bukan Hakim Konstitusi," ucap Denny.

Menyikapi hal tersebut, Juru Bicara MK Fajar Laksono mengatakan, proses persidangan atas gugatan itu belum selesai dan masih berjalan. Dia turut mempertanyakan pernyataan tersebut.

"Yang pasti, sesuai agenda persidangan terakhir kemarin, tanggal 31 Mei mendatang penyerahan kesimpulan para pihak," kata Fajar Laksono saat dimintai tanggapannya, Minggu (28/5/2023) dikutip dari Tribunnews

(yusron naufal putra/tribunmataraman.com)

editor: eben haezer