DPD PDI Perjuangan Jatim Tolak Timnas Israel di Piala U-20 2023

TRIBUNMATARAMAN.COM - Setelah Gubernur Bali I Wayan Koster berkirim surat kepada Kementerian Pemuda dan Olah Raga terkait keikusertaan Israel sebagai peserta Piala Dunia U-20 2023, kini DPD PDI Perjuangan Jatim juga melakukan hal serupa.

Penolakan Gubernur bali yang menolak wilayah Bali dijadikan sebagai salah satu tuan rumah event besar ini dilatar belakangi adanya delegasi Israel dalam gelaran Piala Dunia U20 2023.

Diketahui, Kementerian Pemuda dan Olah Raga telah mengajukan enam provinsi sebagai tuan rumah Piala Dunia U 20. Di antaranya Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali dan Sumatera Selatan.

Plt Ketua DPD PDI Perjuangan Jatim MH Said Abdullah menyatakan, PDI Perjuangan Jatim menolak kedatangan delegasi Israel untuk bertandang dan bertanding di wilayah Jawa Timur pada gelaran Piala Dunia U 20 di Indonesia.

Dia menginstruksikan kepada Fraksi PDI Perjuangan di DPRD Jatim untuk menolak kehadiran delegasi dari Israel pada Piala Dunia U 20 di Jawa Timur.

"Penolakan itu perlu disampaikan secara terbuka dan tertulis kepada Gubernur Provinsi Jawa Timur," ucap Said Abdullah, Rabu (22/3/2023).

Sikap penolakan PDI Perjuangan Jawa Timur ini didasarkan pada komitmen solidaritas terhadap perjuangan Bangsa Palestina atas perlawanan menghadapi aneksasi, penjajahan dan pembunuhan yang terus dilakukan oleh Israel terhadap Bangsa Palestina.

Sikap PDI Perjuangan Jawa Timur ini sejalan dengan kebijakan politik yang pernah ditempuh oleh Presiden Soekarno dalam menempatkan delegasi olah raga dari Israel.

Pada tahun 1957 Indonesia lolos dari babak kualifikasi Piala Dunia tahun 1958 setelah Taiwan menyatakan pengunduran diri.

Pada babak play off setelah Australia juga mengundurkan diri, Indonesia harus menghadapi Timnas Israel.

Saat akan menghadapi Timnas Israel, PSSI meminta pertandingan dilakukan ditempat yang netral, namun permintaan ini ditolak oleh FIFA. Atas kebijakan ini, Timnas Indonesia menyatakan mengundurkan diri dalam menghadapi Timnas Israel.

"Kebijakan serupa dilakukan oleh Presiden Soekarno kala Indonesia menjadi tuan rumah Asian Games 1962. Saat itu Pemerintah Indonesia tidak memberikan visa kedatangan delegasi Israel, yang berakibat Indonesia lebih memilih membayar denda kepada Komite Olimpiade Dunia daripada menerima delegasi atlet Israel," terang Said.

Sikap Presiden Soekarno di atas sebagai cermin konsistensi Indonesia dalam melawan dan menghapuskan segala bentuk penjajahan, dan kolonialisme dibuka bumi.

"Sikap itu kami jadikan teladan dalam perjuangan politik melawan kolonialisme Pemerintah Israel terhadap Bangsa Palestina hingga saat ini," tegas dia.

Apalagi Pembukaan UUD 1945 juga menegaskan agar Bangsa Indonesia ikut aktif dalam penjuangan melawan penjajahan.