Masyarakat Enggan Lapor SPT Setelah Kasus Penganiayaan Oleh Anak Pejabat, ini Respon Sri Mulyani

TRIBUNMATARAMAN.COM - Penganiayaan yang dilakukan Mario Dandy Satrio, anak pejabat Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Rafael Alun Trisambodo, diakui Menkeu Sri Mulyani telah menggerus kepercayaan publik terhadap DJP. 

Bahkan dia mengaku tahu ada perasaan enggan lapor SPT setelah peristiwa itu mencuat. 

Apalagi, terungkap bahwa Mario Dandy Satrio kerap memamerkah harta kekayaan keluarganya di media sosial. 

Baca juga: BREAKING NEWS - Sri Mulyani Copot Rafael Alun Trisambodo Dari Jabatannya

Menanggapi hal tersebut, Sri Mulyani mengaku bisa memahami kekecewaan masyarakat.

"Saya memahami kekecewaan masyarakat Indonesia. Sehingga muncul pertanyaan apakah DJP adalah instansi yang bisa dipercaya?" kata Sri Mulyani dalam jumpa pers yang disiarkan secara langsung di kanal Youtube Kemenkeu RI, Jumat (24/2/2023).

Namun, Sri Mulyani meminta agar kekecewaan dan kemarahan tersebut tidak berlanjut dengan ajakan untuk tidak membayar pajak. 

"Saya ingin menegaskan, pajak dan APBN adalah instrumen negara. ini adalah uang kita. Selalu kita menggunakan hashtag uang kita. Pajak adalah salah satu penerimaan negara yang sangat penting. Dan itu tentu merupakan kewajiban yang diatur oleh UU," katanya. 

Dia memastikan, Kemenkeu terus melakukan langkah korektif untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap bagaimana Kemenkeu mengelola kekayaan negara. 

"Ini adalah uang rakyat, uang kita semuanya, jadi kewajiban perpajakan diatur UU. Dan hasil dari pajak juga dinikmati oleh masyarakat sendiri. Saya mengimbau masyarakat yang mungkin kecewa dan marah terhadap tingkah laku dari putra seorang jajaran Kemenkeu. Tidak mempengaruhi komitmen kita bersama untuk membangun indonesia. Kami akan terus terbuka, membuka diri, transparan dan akan terus menerima koreksi dari seluruh laposan masyaraka," urainya. 

"Jadi ayo kita terus berpikir dan menjaga sikap untuk terus membangun secara konstruktif.  Pengkhianatan atau tindakan-tindakan kejahatan yang melanggar integritas, kita koreksi, tapi tidak boleh membuat kita menyerah, untuk menjalankan amanat konstitusi kita," pungkasnya. 

(tribunmataraman.com)

editor: eben haezer