DPD Golkar Jatim Menolak Usulan Kenaikan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji

TRIBUNMATARAMAN.COM - Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Jawa Timur mengomentari wacana kenaikan biaya penyelenggaraan ibadah haji senilai Rp 69 juta yang sebelumnya disampaikan Kemenag.

Ketua DPD  Golkar Jatim, Sarmuji menyebut, pihaknya tidak setuju dengan kenaikan itu sebab dinilai bakal memberatkan calon jamaah haji. 

"Partai Golkar Jatim menolak usulan kenaikan (Biaya penyelenggaraan) haji. (Karena) Haji itu sebuah ibadah, jangan sampai memberatkan calon jamaahnya," kata Ketua DPD Partai Golkar Jatim Sarmuji dalam keterangannya, Sabtu (28/1/2023). 

Dia menilai usulan kenaikan biaya haji itu cukup mengagetkan dan bisa memberatkan calon jamaah yang berniat berangkat ke tanah suci. Dengan biaya yang tinggi, Sarmuji khawatir CJH bisa terancam gagal berangkat lantaran tidak bisa membayar biaya haji. 

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI itu berharap pemerintah bisa menekan biaya haji semaksimal mungkin dengan beberapa solusi yang bisa menekan biaya. Misalnya terkait fasilitas dalam ibadah haji. 

"Bisa jadi fasilitas yang mungkin hotelnya bintang empat, dijadikan bintang tiga untuk menekan biaya," ujar Sarmuji. 

Menurutnya hal itu bisa menjadi opsi. "Karena haji merupakan ibadah, dimana tidak semua calon jamaah haji mengutamakan fasilitas. Selama layak dan baik itu tidak masalah karena yang diutamakan ialah ibadahnya," urainya. 

Lebih lanjut, Sarmuji berharap Kemenag RI lebih transparan dan membuka rincian terkait biaya haji. Disamping itu, bisa menekan biaya haji semaksimal mungkin. 

"Haji merupakan sebuah ibadah yang diidamkan dan diinginkan semua umat Islam. Jangan sampai pemerintah memberatkan kepada calon jamaah haji," pungkasnya. 

(yusron naufal putra/tribunmataraman.com)

editor: eben haezer