Ratusan Perangkat Desa di Trenggalek Ikut Aksi Demo di Jakarta Tuntut Status Kepegawaian

TRIBUNMATARAMAN.COM - Ratusan perangkat Desa di Kabupaten Trenggalek berada di Jakarta untuk terlibat dalam unjuk rasa di depan gedung DPR RI demi menuntut status kepegawaian dari pemerintah, 

Menanggapi hal tersebut, Ketua Asosiasi Kepala Daerah (AKD) Trenggalek, Puryono mendukung langkah para perangkat desa tersebut.

Pengakuan tersebut, menurut Puryono penting lantaran para perangkat desa juga bekerja untuk negara dan melayani masyarakat.

Baca juga: Setelah Kades Minta Perpanjangan Masa Jabatan, Giliran Perangkat Desa ke Jakarta Minta Dianggap ASN

"Pemerintah desa ini juga pemerintah, kalau Pemprov tingkat I, kabupaten tingkat II, lalu desa ini tingkat berapa," kata Puryono, Rabu (25/1/2023).

"Kalau kita pemerintah harusnya diakui, golongannya tenaga k2, k3 atau apa," lanjutnya.

Menurut Puryono pengakuan kepegawaian ini sangat pantas didapatkan oleh para perangkat desa karena kinerja pemerintah desa tidak kalah keras dengan rata-rata ASN baik PNS maupun PPPK.

Walaupun memang unsur kepamongan sudah diatur sampai usia 60 tahun.

Selain itu secara kesejahteraan sudah diatur hampir setara dengan ASN golongan 2A.

"Tapi pengakuan status kepegawaian ini tetap penting agar bisa menjadi motivasi," jelas Puryono.

Sebelumnya, Asosiasi Kepala Desa Trenggalek juga melakukan hal yang sama, yaitu unjuk rasa ke DPR RI.

Namun tuntutan dari para kepala desa tersebut berbeda yaitu menuntut masa jabatan kepala desa sembilan tahun sebanyak dua kali dari yang sebelumnya 6 tahun sebanyak tiga kali.

(sofyan arif candra/tribunmataraman.com)

editor :eben haezer