Demo Perangkat Desa di Jakarta

550 Perangkat Desa di Magetan Ngelurug Jakarta Menuntut Agar Jabatannya Diperkuat

Sebanyak 550 perangkat desa dari 207 desa di Kabupaten Magetan 'ngelurug' Jakarta. Mereka meminta agar jabatan mereka diperkuat

Editor: eben haezer
febrianto ramadhani
Para perangkat desa dari Magetan yang akan berangkat ke Jakarta, Selasa (24/1/2023) 

TRIBUNMATARAMAN.COM - Sebanyak 550 perangkat desa dari 207 desa di Kabupaten Magetan 'ngelurug' Jakarta. 

Dengan menumpangi 11 armada bus, mereka berangkat ke ibukota, Selasa (24/1/2023).

Para perangkat desa yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) ini bakal menggelar aksi di Jakarta untuk menuntut agar jabatan mereka diperkuat, sehingga tidak dapat diberhentikan oleh kepala desa dengan mudah.

Baca juga: Setelah Kades Minta Perpanjangan Masa Jabatan, Giliran Perangkat Desa ke Jakarta Minta Dianggap ASN

Para perangkat desa ini berangkat dari depan Pendopo Surya Graha, Magetan. 

Di Jakarta, mereka akan bertemu dengan para perangkat daerah lainnya dalam agenda yang dilabeli Silatnas PPDI

Keberangkatan mereka dilepas oleh Ketua DPRD Kabupaten Magetan, Sujatno, serta disaksikan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Magetan.

Koordinator rombongan sekaligus Ketua PPDI Magetan, Nanang Ari Purnomo menuntut Pemerintah Pusat, segera mengeluarkan regulasi yang menguatkan kedudukan perangkat desa.

"Ini merupakan aksi solidaritas atas maraknya pemecatan non prosedural perangkat desa yang terjadi saat ini di Luar Jawa dan Madura," ujarnya.

Pihaknya juga mendesak Mendagri untuk segera mengeluarkan kebijakan tentang Nomor Induk Aparatur Pemerintah Desa (NIPD). Dengan harapan, ada penguatan kedudukan perangkat desa yang masuk ke database Kemendagri.

"Kami juga menolak dengan tegas isu yang berkembang tentang wacana masa jabatan perangkat desa, akan disamakan dengan kepala desa 9 tahun," tuturnya.

Menurutnya, isu tersebut berkembang liar dan menjadi perbincangan masyarakat sejak adanya rapat kerja Menteri Desa, dengan Komisi V DPR RI beberapa waktu lalu. 

Dalam rapat tersebut, menyampaikan aspirasi dari sebagian kepala desa yang menginginkan masa jabatannya menjadi sembilan tahun, dan masa jabatan perangkat desa disamakan dengan kepala desa. 

"PPDI menolak dengan tegas usulan tersebut. Jangan sampai wacana itu masuk dalam pembahasan revisi Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang rencananya akan masuk dalam prioritas Prolegnas tahun 2023,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Magetan, Sujatno, mendukung sepenuhnya aspirasi yang akan disampaikan oleh perangkat desa kepada pemerintah pusat di Jakarta. 

"Saya berpesan agar perangkat desa yang berangkat ke Jakarta tetap menjaga kondusivitas dan nama baik Magetan. Semoga apa yang menjadi tuntutan perangkat desa semuanya dikabulkan oleh pemerintah pusat,” pungkasnya. 

(febrianto ramadhani/tribunmataraman.com)

editor: eben haezer

  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved