Ada 1088 KK Terdampak Tol Kediri-Tulungagung, Catat 14 Desa di 4 Kecamatan yang Resmi Terdampak

Peta penlok akan menjadi acuan untuk proses pembebasan tanah.

Prosesnya bisa dilakukan langsung oleh Kanwil ATR/BPN, atau didelegasikan ke kabupaten. 

"Saat ini masih diteliti di Kanwil. Kami menunggu karena kemungkinan didelegasikan ke ATR/BPN Kabupaten," terang Ferry.

Lanjut Ferry, pihaknya menunggu surat penugasan, jika proses pembebasan lahan itu dipercayakan ke kabupaten.

Jika memang menerima surat penugasan, pihaknya akan membentuk Tim Panitia Pengadaan Tanah.

Tim ini melibatkan dinas teknis dari Pemkab Tulungagung, seperti Dinas PUPR dan Dinas pertanian, serta Camat dan Kepala Desa..

"Kami juga sudah melakukan sosialiasi terkait tim yang akan dibentuk. Siapa nama-nama yang akan dilibatkan," sambung Ferry.

Selain itu ATR/BPN Tulungagung  juga bersurat pada dinas terkait, mengenai tegakkan di atas lahan yang akan dibebaskan.

Tim Pantia Pengadaan Tanah terdiri dari Tim A untuk mengurusi pengukuran, dan Tim B yang mengurusi yuridis.

Tim A akan melakukan pengukuran, sementara Tim B melakukan inventarisasi yuridis menyangkut data kepemilikan tanah.

Tim B yang akan menghitung bangunan di atas lahan, dan menghitung tegakkan pohon di atasnya.

Hasil kerja kedua tim ini akan diumumkan ke warga yang terdampak.

Lalu ada masa sanggah yang bisa dilakukan oleh warga terdampak.

"Misalnya data kami tegakannya lima, pemilik tanah mengaku ada 10. Itu bisa dilakukan sanggahan," papar Ferry.

Jika tidak ada lagi sanggahan, maka tim appraisal akan turun untuk menaksir harga.