Berita Kediri

Elemen Masyarakat di Kota Kediri Gelar Aksi Tutup Mulut Tolak Pengesahan KUHP Bermasalah

Sejumlah elemen masyarakat di Kota Kediri menggelar aksi penolakan atas penetapan KUHP oleh DPR RI, Rabu (7/12/2022).

Penulis: Didik Mashudi | Editor: eben haezer
tribunmataraman.com/didik mashudi
Elemen masyarakat di Kota Kediri menggelar aksi tutup mulut simbol menolak pengesahan KUHP yang masih mengandung pasal-pasal bermasalah yang dapat membungkam kemerdekaan berekspresi dan berpendapat. 

TRIBUNMATARAMAN.COM - Sejumlah elemen masyarakat di Kota Kediri menggelar aksi penolakan atas penetapan KUHP oleh DPR RI, Rabu (7/12/2022).

Aksi penolakan ini digelar di depan Kampus Universitas Islam Kadiri (Uniska). 

Kegiatan ini digelar usai diskusi yang melibatkan perwakilan elemen masyarakat.

Dalam aksinya, mereka menggelar aksi diam dengan memplester mulut menggunakan lakban hitam.

Baca juga: AJI dan LBH Surabaya Sesalkan Pengesahan KUHP yang Masih Mengandung Pasal Bermasalah

Selain itu peserta aksi menggelar  poster yang berisi duka cita atas kematian demokrasi serta membagi-bagikan stiker yang berisi penolakan atas penetapan KUHP.

Elemen masyarakat yang mengikuti aksi berasal dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kediri, Fakultas Hukum Universitas Islam Kadiri (Uniska), Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (PPMI) DK Kediri, LPM Independen dan BEM Fakultas Hukum Uniska.

Danu Sukendro, Ketua AJI Kediri menjelaskan, setelah acara diskusi melakukan aksi bungkam sebagai simbol atas matinya demokrasi setelah penetapan KUHP. 

"Hasil kajian AJI Indonesia bersama akademisi, ada 17 pasal KUHP yang bermasalah karena membelenggu kebebasan berpendapat dan memaksa kami bungkam," ungkapnya.

Sementara Dekan Fakultas Hukum Uniska, Dr Zaenal Arifin memaparkan belasan pasal-pasal yang perlu diperhatikan. 

Diungkapkannya, kajian dinilai sangat penting untuk memperbaiki produk undang-undang dimasa yang akan datang. Meski Sudah disahkan, dapat diajukan Judicial Review (JR) ke Mahkamah Konstitusi apabila ada pasal yang dinilai kurang sesuai.

Ada sekitar 3 tahun lagi kesempatan melakukan JR atas penerapan KUHP. "Semua elemen terlibat seperti wartawan, pers mahasiswa, akademisi, praktisi hukum, dan aktivis dapat mencermati pasal-pasal KUHP ini," ujarnya.

Sementara dalam kajian bersama sejumlah akademisi, AJI menemukan 17 pasal bermasalah dalam draf RKUHP versi 30 November 2022 yang berpotensi mengkriminalisasi jurnalis dan mengancam kebebasan pers, kemerdekaan berpendapat dan berekspresi. 


•    Pasal 188 yang mengatur tentang tindak pidana penyebaran atau pengembangan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme.
•    Pasal 218, Pasal 219 dan Pasal 220 yang mengatur tindak pidana penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden.  
•    Pasal 240 dan Pasal 241 yang mengatur tindak pidana penghinaan terhadap Pemerintah. 
•    Pasal 263 yang mengatur tindak pidana penyiaran atau penyebarluasan berita atau pemberitahuan bohong. 
•    Pasal 264 yang mengatur tindak pindana kepada setiap orang yang menyiarkan berita yang tidak pasti, berlebih-lebihan, atau yang tidak lengkap. 
•    Pasal 280 yag mengatur tentang gangguan dan penyesatan proses peradilan.
•    Pasal 300, Pasal 301 dan Pasal 302 yang memuat tentang tindak pidana terhadap agama dan kepercayaan.
•    Pasal 436 yang mengatur tindak pidana penghinaan ringan.
•    Pasal 433 mengatur tindak pidana pencemaran.
•    Pasal 439 mengatur tindak pidana pencemaran orang mati.
•    Pasal 594 dan Pasal 595 mengatur tindak pidana penerbitan dan pencetakan.

(didik mashudi/tribunmataraman.com)

editor: eben haezer

  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved