Press Release

Refleksi 20 Tahun UU Perlindungan Anak: Kekerasan dan Eksploitasi Anak Masih Marak

Indonesia memiliki UU Perlindungan Anak sejak 2002. Namun hingga kini masih sering terjadi kekerasan dan eksploitasi terhadap anak.

Editor: eben haezer
ist/AJI Surabaya-Andre Yuris
Talkshow Peringatan Hari Anak Sedunia, Minggu (20/11) lalu di Surabaya yang digelar ALIT Indonesia bersama AJI Surabaya 

TRIBUNMATARAMAN.COM - Indonesia memiliki UU Perlindungan Anak sejak 2002. 

Meski UU ini sudah 20 tahun umurnya, namun ternyata masih banyak terjadi pelanggaran hak-hak anak. 

Kekerasan terhadap anak dan eksploitasi anak masih banyak terjadi. 

Ibarat gunung es, meski banyak yang mulai terungkap, namun akar dan kasus sebenarnya masih jadi pekerjaan rumah bagi semua pihak.

Hal ini terungkap dalam Talkshow Peringatan Hari Anak Sedunia, Minggu (20/11) lalu di Surabaya yang mengambil tema CHILD PROTECTION NOW.

Talkshow yang digagas oleh ALIT Indonesia ini diselenggarakan untuk mengingatkan kembali kepada semua pihak bahwa masih banyak kasus kekerasan dan eksploitasi anak yang belum diselesaikan. 

ALIT Indonesia adalah sebuah lembaga independen yang bergerak di bidang perlindungan anak dan tahun 2022 ini telah memasuki kiprahnya selama 25 tahun.

Talkshow menghadirkan pembicara dari berbagai elemen penegak hukum, praktisi hukum, jurnalis dan lembaga independent yang bergerak di ranah perlindungan anak.

Rakai Kurmavatara, Program Manager ALIT Indonesia yang saat ini tengah menjalankan Program Desa Wisata Agro, Desa Wisata Industri yang Ramah Anak dan Berbudaya (DEWA DEWI RAMADAYA) menyampaikan bahwa kondisi anak-anak di desa tidak seperti yang ada di perkotaan.

"Kurangnya fasilitas dalam tumbuh kembang mereka di pedesaan, melahirkan banyak kisah perkawinan anak, dengan alasan ekonomi," kata Rakai.

"Peran pengasuhan orang tua yang apatis dan menganggap enteng permasalahan anak dan belum memahami undang-undang dan konvensi hak anak, menjadi faktor yang mendorong terus tingginya angka perkawinan anak," sambungnya. 

Senada dengan Rakai, Edward Dewaruci mengingatkan, Convention Of The Right Of the Child (CRC) muncul karena kondisi global yang menganggap bahwa manusia itu harus diperlakukan sebagaimana mestinya.

Manusia juga harus dimanusiakan sebagaimana manusia. Kesadaran sebagai manusia masih belum mampu untuk memanusiakan manusia sebagaimana mestinya dan itu masih banyak terjadi tanpa memandang strata sosial, warna kulit, asal usul.

"Hal inilah yang kemudian membuat PBB melalui komisi hak anak membuat konvensi hak anak pada tahun 1989. Pada tahun 1990, konvensi tersebut diakui oleh negara-negara di dunia, termasuk Indonesia," katanya. 

Halaman
12
  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved