Pemprov Jatim Anggarkan 257 Miliar untuk Program Perlindungan Sosial Masyarakat Terdampak Harga BBM

TRIBUNMATARAMAN.COM - Pemprov Jatim meluncurkan program perlindungan sosial sebagai penanggulangan inflasi akibat kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM). 

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menyebutkan bahwa total program perlindungan sosial yang dikucurkan Pemprov Jatim bagi warga terdampak kenaikan BBM mencapai Rp 257 miliar. 

“Hari ini Jumat, hari yang baik, sehingga kita meluncurkan berbagai program perlindungan sosial untuk mengendalikan inflasi akibat penyesuaian harga dari kenaikan BBM, totalnya Rp 257 miliar,” tegas Khofifah.

Khofifah menegaskan bahwa perlindungan sosial yang dikucurkan itu diwujudkan dalam banyak program, baik berupa bansos atau program kegiatan penanggulangan inflasi. 

“Setelah kenaikan harga BBM memang ada penyesuaian harga yang fluktuatif. Kita khawatir ini jika tidak ditanggulangi maka akan menurunkan daya beli masyarakat yang menyebabkan kemiskinan potensial meningkat. Maka bersama ini tolong semua ikut memanage dengan betul, sehingga bisa memberikan bantalan sosial ekonomi bagi masyarakat,” tegas Khofifah. 

Sejumlah program perlindungan sosial yang dikucurkan Pemprov Jatim yaitu terdiri dari pemberian Top Up Bantuan bagi Penerima Program Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD) sebesar Rp 600.000 per orang  untuk 4.000 orang sasaran dengan total bantuan senilai Rp 2,4 Miliar.

Kemudian Bantuan Sosial bagi 24.271 Pengemudi/Ojek Konvensional maupun Online dengan nilai bantuan masing-masing sebesar Rp 600.000. Total Bantuan untuk pengemudi ojek ini mencapai Rp 14,562 Miliar. 

Selain itu juga ada program Pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor bagi 34.917 Angkutan Umum Orang dan barang, dengan total anggaran sebesar Rp 64,147 Miliar. 

Tak hanya itu Bantuan Sosial juga diberikan Pemprov Jatim bagi 30.000 pelaku Usaha Mikro. Dimana masing-masing pelaku usaha mikro mendapatkan bantuan sebesar Rp 600.000,- dengan Total bantuan sebesar Rp 18 Miliar.

Selanjutnya pemberian Bantuan Sosial bagi 20.770 Nelayan. Dimana masing-masing nelayan akan mendapatkan bantuan sebesar Rp 600.000. Khusus untuk nelayan Pemprov Jatim menyediakan bantuan dengan total anggaran sebesar Rp 12,4 Miliar. 

Kemudian untuk mengantisipasi adanya inflasi dari sektor pangan, Pemprov Jatim juga akan menggelar Lumbung Pangan Jatim dan Pasar Murah di 5 Bakorwil dan 25 Pasar Rakyat. Program ini disiapkan anggaran sebesar Rp 17,7 Miliar. 

Tak ketinggalan, sektor pertanian juga akan mendapatkan perhatian. Dimana Pemprov Jatim mengucurkan Bantuan Program Pekarangan Pangan Lestari berupa Paket Hidroponik, Benih Bibit Hortikultura, Kolam Lele bagi 100 Kelompok (5.000 Rumah Tangga). Masing-masing penerima akan mendapatkan Rp 30 juta, dengan Total Bantuan senilai Rp 3 Miliar. 

Selain itu juga akan digelar Gelar Pasar Pangan Murah di 20 Lokasi, Total Anggaran sebesar Rp. 600 Juta.

Khusus untuk sektor transportasi, Gubernur Khofifah menegaskan bahwa akan diberikan Subsidi Transportasi berupa Subsidi Angkutan Kapal Perintis dengan total subsidi sebesar Rp 15 Miliar. Selain itu juga akan diberikan Subsidi Penumpang Bus Trans Jatim senilai Rp 9 Miliar. 

Berikutnya juga ada Program Bantuan Sosial Reguler berupa PKH Plus bagi 40.000 Keluarga, dengan Total Bantuan sebesar Rp. 80 Miliar.