Berita Nganjuk

Proses Tukar Guling Tanah Relokasi Rumah Warga Terdampak Bendungan Semantok di Nganjuk Rumit

Proses relokasi rumah warga yang terdampak pembangunan Bendungan Semantok di Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk, masih cukup rumit.

Penulis: Ahmad Amru Muiz | Editor: eben haezer
tribunmataraman.com/ahmad amru muiz
Kawasan pemukiman warga terdampak pembangunan Bendungan Semantok di Desa Sambikerep Kecamatan Rejoso Kabupaten nganjuk yang status tanahnya hingga kini masih dalam usulan verifikasi dan identifikasi untuk proses tukar guling. 

TRIBUNMATARAMAN.COM - Proses relokasi rumah warga yang terdampak pembangunan Bendungan Semantok di Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk, masih cukup rumit.

Dari total 55 hektar yang dibutuhkan untuk mengganti tanah Perhutani seluas 39,5 hektar yang digunakan untuk relokasi, baru 29,5 hektar lahan pengganti di wilayah Bondowoso yang memenuhi syarat. Masih ada kekurangan sekitar 25,5 hektar.

Plt Bupati Nganjuk, H Marhaen Djumadi menjelaskan, saat ini Pemkab Nganjuk masih berupaya untuk memenuhi kekurangan tanah pengganti tempat relokasi rumah warga terdampak pembangunan Bendungan Semantok tersebut.

"Persyaratan sebagai tanah penggantinya ya harus sama dengan tanah yang dimanfaatkan untuk tempat relokasi rumah warga itu. Jadi bukan sekedar ada pertimbangan teknis (Pertek) dari Perhutani dalam proses tukar guling tanah relokasi itu," kata Marhaen Djumadi, Selasa (6/9/2022).

Untuk itu, dikatakan Marhaend Djumadi, Pemkab Nganjuk akan kembali mengirim data tanah pengganti lahan Perhutani itu ke Gubernur Jawa Timur.

Lalu Gubernur Jatim akan mengirim tim untuk melakukan verifikasi dan identifikasi tanah pengganti yang disiapkan oleh Pemkab Nganjuk di wilayah Bondowoso untuk memenuhi persyaratan yang harus dipenuhi. Diantaranya tanah pengganti tersebut harus bersinggungan dengan hutan sehingga kondisinya sama dengan lahan milik Perhutani di Nganjuk yang ditempati untuk relokasi rumah warga, dan sebagainya.

"Kami optimis dari verifikasi dan identifikasi oleh tim Pemprov Jatim bisa menyetujui tanah pengganti yang kami siapkan tersebut. Meskipun ada sedikit kendala yakni tanah pengganti milik Pemkab Nganjuk di Bondowoso itu lokasinya ada di beberapa titik atau tidak di satu titik dengan total luas mencapai 74 hektar," ujar Marhaen Djumadi.

Sebetulnya, ungkap Marhaen Djumadi, pihaknya sudah beberapa kali melakukan sosialisasi kepada warga terdampak pembangunan Bendungan Semantok atas proses legalitas status tanah tersebut.

Dimana proses legalitas tukar guling tanah harus direkomendasi Kementerian Lingkungan Hidup dan disetujui serta ditetapkan legalitasnya oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Apabila tanah tempat relokasi tersebut sudah ditetapkan menjadi hak milik Pemkab Nganjuk oleh BPN maka baru bisa diproses untuk menjadi tanah hak milik dari masing-masing warga terdampak pembangunan Bendungan Semantok.

"Makanya, kami harap warga bersabar. Karena proses legalitas status tanah tersebut masih butuh waktu penyelesaiannya. Apabila sebelun status tanah itu jelas legalitasnya maka sampai kapanpun tidak dapat diproses menjadi hak milik warga. Silakan uang yang disiapkan warga untuk biaya sertifikat tanah disimpan dahulu di bank agar aman apabila dibutuhkan bisa digunakan sewaktu-waktu nantinya," tutur Marhaen Djumadi.

(Achmad Amru Muiz/tribunmataraman.com)

 

  • Ikuti kami di
    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved