Berita Lumajang

Kades dan Anak Buahnya di Lumajang Diciduk Polisi Usai Tarik Pungli Pembuatan Sertifikat PTSL

Kepala Desa Barat Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang, Supar dan sekretarisnya, Sugito segera menjalani persidangan atas kasus korupsi.

Editor: faridmukarrom
Tony Hermawan
Dua orang aparatur Desa Barat Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang, ditangkap polisi karena diduga melakukan pungli biaya administrasi Pendaftaran Tanah Sistem 

Laporan Wartawan Tony Hermawan

TRIBUNMATARAMAN.com | LumajangKepala Desa Barat Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang, Supar dan sekretarisnya, Sugito segera menjalani persidangan atas kasus korupsi.

Kedua aparatur desa tersebut diduga melakukan pungli biaya administrasi Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap (PTSL) di wilayahnya.

Berkas perkara kedua tersangka saat ini telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Lumajang. Selain berkas penyelidikan, polisi juga menyetorkan barang bukti uang tunai senilai Rp 74 juta dari kedua tersangka.

Kapolres Lumajang AKBP Dewa Putu Eka Darmawan mengatakan, praktik korupsi ini bermula ketika Kepala Desa Supar menunjuk Sugito agar membuat peraturan desa baru.

Di dalam aturan anyar tersebut, setiap warga yang mengambil 1 berkas PTSL wajib membayar uang tunai senilai Rp500 ribu.

Padahal, sekitar tahun 2019 lalu, warga dan aparatur desa telah sepakat pengurus PTSL hanya membutuhkan dana Rp360 ribu.

Dua orang aparatur Desa Barat Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang
Dua orang aparatur Desa Barat Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang, ditangkap polisi karena diduga melakukan pungli biaya administrasi Pendaftaran Tanah Sistem

"Jadi dia nyoba berlindung di balik perdes. Padahal, sebelumnya kades lama dan warga sudah sepakat semua proses PTSL  cukup dengan biaya Rp 360 ribu," jelas Dewa.

Dewa menuturkan, nominal uang yang dikumpulkan dari praktik pungli ini jika tidak terungkap angkanya cukup fantastis.

Jumlahnya bisa mencapai Rp 1,5 miliar. Sebab, jumlah pemohon PTSL ada sekitar 3.183.

"Dari pengakuannya uang itu untuk kepentingan pribadinya," ungkapnya.

Atas perbuatan tersebut, Kepala Desa Barat dan sekdesnya disangkakan melanggar pasal 12 e dan pasal 11 Undang-Undang 20/2021 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam sidang perkara nanti, kedua tersangka terancam terkena hukuman penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun.

  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved