Permintaan Rumah Masih Tinggi, Pengembang di Tulungagung Semakin Kesulitan Lahan

TRIBUNMATARAMAN.com | TULUNGAGUNG - Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Tulungagung berharap pemulihan penjualan di tahun 2022 ini.

Sebab selama tahun 2020-2021, Apersi mencatat penurunan pasar 30-40 persen karena pandemi Covid-19.

"Kalau sekarang situasi mulai merangkak naik," ujar Ketua Apersi Tulungagung, Wahyu Hermanto, saat Perkim Expo  di Dinas Permukiman dan Kawasan Permukiman (Perkim), Rabu (24/8/2022).

Setiap tahun ada sekitar 300-400 sediaan perumahan di bawah Apersi.

Dari total sediaan perumahan, 70 persen di antaranya diperuntukkan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Namun para pengembang terkendala mahalnya harga tanah di Tulungagung.

"Untuk bisa untung, harga tanah maksimal Rp 4.000.000 per Ru. Wilayah Kecamatan Kota dan Kedungwaru sudah tidak bisa untuk MBR," sambung Wahyu.

Lanjutnya, kedua kecamatan itu harga tanah saat ini rata-rata Rp 6.000.000-Rp 7.000.000 per Ru.

Karena itu para pengembang tidak punya pilihan selain mencari lahan menjauh dari kota.

Banyak di antaranya yang membangun di Kecamatan Ngantru dan Kecamatan Ngunut.

"Dengan harga tanah saat ini,  yang memungkin wilayah Sumbergempol ke arah timur," ungkap Wahyu.

Namun kondisi ini menjadi kendala, karena mayoritas warga yang tidak punya rumah ada wilayah perkotaan.

Konsumen ini rata-rata tidak mau rumah di pinggiran dengan alasan ingin dekat dengan tempat kerja.

Sehingga rumah terlalu jauh juga kurang diminati oleh warga.

"Jadi antara keinginan (konsumen) dan idealnya tidak ketemu," tandasnya.

Sementara Bupati Tulungagung, Maryoto Birowo, mengatakan back log atau kebutuhan perumahan 2020 sebanyak 99.935 unit.

Tahun 2021 dilakukan upaya intervensi, namun hanya bisa memenuhi sekitar 10 persennya saja.

Sehingga saat ini masih ada kekurangan  sekitar 87.833 unit.

"Perumahan ini adalah salah satu kebutuhan primer, selain sandang dan pangan. Karena itu harus kita penuhi," ujarnya.

Karena itu Bupati mengajak para pengembang untuk ikut serta menyediakan perumahan MBR.

Pemkab Tulungagung akan mempermudah semua perizinan perumahan MBR.

Pemkab juga mengupayakan perumahan layak huni bagi masyarakat miskin lewat program bedah rumah.

Maryoto mengungkapkan, pihaknya juga mengajukan permohonan  Rumah Sederhana Sewa (Rusunawa) ke  pemerintah pusat.

Rusunawa diharapkan bisa menjadi salah satu solusi kekurangan perumahan warga.

Saat ini sudah ada dua Rusunawa di tanah milik Kelurahan Jepun, Kecamatan Tulungagung.

"Harapannya para penyewa ini jika keluar dari Rusunawa bisa belu rumah sendiri," pungkasnya. (David Yohanes)