Detik-detik Kericuhan Demo Mahasiswa Baku Hantam dengan Kepolisian di Probolinggo

TRIBUNMATARAMAN.com | Probolinggo - Aksi demonstrasi di depan kantor DPRD Kabupaten Probolinggo diwarnai bentrokan antara mahasiswa dengan polisi, Selasa (26/7/2022). 

Aksi dorong-mendorong antara mahasiswa dan polisi tak bisa terhindarkan. 

Karena sama-sama tersulut emosi, polisi dan mahasiswa juga beberapa kali melayangkan pukulan tongkat maupun bogeman mentah. 

Selain itu, beberapa mahasiswa tampak melemparkan batu ke arah polisi.

Selanjutnya, polisi mengamankan dua mahasiswa yang dianggap sebagai provokator. 

Tentunya, mereka yang hendak diamankan mencoba menghindar. Sehingga polisi menyeret paksa mahasiswa itu. 

Bentrokan itu bermula saat mahasiswa membakar tumpukan ban bekas. 

Ban bekas itu dibakar, setelah mahasiswa ditemui oleh anggota dewan. Pertemuan itu berbuah kesepakatan. 

Hanya saja, pada saat proses penandatanganan pakta integritas oleh wakil ketua dewan, Lukman Hakim, mahasiswa meminta namanya tersebut diketik ulang dan terjadi perdebatan. 

Pasalnya, nama yang tertera di pakta integritas itu merupakan nama ketua dewan, Andi Suryanto hingga akhirnya mahasiswa membakar ban bekas. 

Tak lama polisi mencoba memadamkan kobaran api membakar ban bekas tersebut dengan alat pemadam api ringan (APAR). 

Para mahasiswa mencoba menghalaunya. Aksi dorong-mendorong pun seketika terjadi hingga berujung bentrokan. 

"Kami berupaya melakukan aksi ini secara damai. Namun, petugas keamanan yang berjaga mendorong peserta aksi yang berada di depan pintu gerbang sehingga kami terpancing. Saat itulah timbul aksi kericuhan," kata Koordinator Aksi, Muhammad Ziaul Haq. 

Ziaul juga mengaku semua peserta aksi di bawah komandonya, tidak ada yang membawa maupun menyediakan batu untuk melakukan pelemparan ke polisi. 

Pihaknya berangkat dengan damai, sesuai dengan seruan awal. 

"Mungkin dari pihak lain ada yang membawa (batu)," terangnya. 

Dia menyebut, aksi demonstrasi dilakukan guna menyampaikan penolakan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang saat ini tengah dibahas kembali.

Sebab, masih ada banyak pasal yang tidak memihak kepada rakyat.   

Mahasiswa yang melakukan aksi demo itu tergabung dalam organisasi mahasiswa Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), dan Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Probolinggo Raya.

"Tuntutannya, menghapus 13 isu krusial yang sudah kami lakukan kajian. Salah satunya, tentang pidana mati dan peraturan tentang unggas," ungkapnya. 

Wakil ketua DPRD Kabupaten Probolinggo, Lukman Hakim, menyayangkan kericuhan yang terjadi. 

Padahal, pihaknya sudah berusaha untuk menemui dan mengabulkan apa yang menjadi permintaan mahasiswa.

Pihaknya juga bersedia menyampaikan aspirasi penolakan RKUHP tersebut kepada DPR RI. Pembahasan RKUHP merupakan wewenang DPR RI.

"Tetap nanti akan kami sampaikan," urainya. 

Kapolres Probolinggo, AKBP Teuku Arsya Khadafi menyatakan hal serupa. 

Dia menyayangkan tindakan provokatif yang dilakukan oleh massa pengunjuk rasa hingga menyebabkan kericuhan. 

"Kami sangat menyayangkan tindakan oknum dari massa unjuk rasa yang berbuat provokatif dan anarkis hingga beberapa anggota kami terluka. Padahal kami telah memfasilitasi penyaluran aspirasi mereka yang diterima langsung oleh pimpinan DPRD," jelasnya dalam rilis tertulis. 

Lebih lanjut Kapolres Probolinggo menambahkan, saat unjuk rasa berlangsung ricuh, beberapa anggota telah berusaha menenangkan massa. 

Sayangnya, hal itu tidak digubris oleh massa. Bahkan, massa sempat menyerang dengan memukul dan melempar batu ke arah petugas yang berjaga di sekitar gedung DPRD.

"Saat ini situasi telah kondusif. Sebelum meninggalkan lokasi, petugas telah melakukan sterilisasi area Gedung DPRD," pungkasnya.