Jawa Timur

Perda Fasilitasi Pengembangan Pesantren Digedok, Komitmen Pemprov dan DPRD Jatim

DPRD Jawa Timur bersama Pemprov Jatim mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pengembangan Pesantren. 

Editor: eben haezer
tribunjatim/yusron naufal putra
Rapat paripurna DPRD Jatim tentang pengesahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pengembangan Pesantren, Senin (6/6/2022) siang.  

Reporter: Yusron Naufal Putra

TRIBUNMATARAMAN.com | SURABAYA - DPRD Jawa Timur bersama Pemprov Jatim mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pengembangan Pesantren. 

Perda inisiatif dewan yang selama satu tahun terakhir menjadi pembahasan ini disahkan dalam rapat paripurna yang berlangsung, Senin (6/6/2022) siang. 

Sebelum diteken oleh dewan dan Pemprov, seluruh fraksi telah menyampaikan pendapat akhir mereka. "Hasilnya, semua fraksi menyetujui untuk ditetapkan sebagai peraturan daerah atau Perda," kata Wakil Ketua DPRD Jatim, Achmad Iskandar saat memimpin jalannya rapat paripurna.  

Dalam rapat paripurna tersebut, selain pimpinan dan anggota DPRD, turut hadir secara langsung Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Sejumlah OPD di lingkungan Pemprov juga hadir dalam rapat paripurna di DPRD Jatim. 

Perda ini merupakan turunan dari UU Nomor 18/2019 tentang Pesantren. Produk hukum ini dinilai penting dan menjadi angin segar untuk kalangan pesantren. Diantaranya terkait pusat data untuk pengembangan pesantren di Jawa Timur. Berbagai hal untuk pengembangan juga diatur dalam Perda tersebut. 

Ketua DPRD Jatim, Kusnadi mengungkapkan, pihaknya berharap dengan adanya Perda ini dapat semakin optimal perhatian kepada pesantren. "Apa yang diharapkan atau yang menjadi tujuan dari regulasi ini memang bisa kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari," ucap Kusnadi. 

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Jatim, Anwar Sadad mengungkapkan rasa syukurnya atas ditetapkannya Perda tersebut. "Ini merupakan bentuk apresiasi dan pengakuan dari pemerintah provinsi bersama DPRD pada Pondok Pesantren," ujar Sadad terpisah. 

Sekalipun demikian, politisi Partai Gerindra itu menekankan agar tindaklanjut setelah disahkannya Perda ini dapat semakin optimal. Jangan sampai produk hukum ini tidak berjalan optimal dalam praktiknya. 

Di sisi lain, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dalam sambutannya, menekankan fungsi dari Perda yang disahkan tersebut. Yaitu, memberikan kepastian hukum bagi pondok pesantren di Jawa Timur.

Khofifah juga menegaskan dengan adanya Perda ini, diharapkan akan kian banyak pesantren yang baru tumbuh di Jatim  melakukan percepatan peningkatan kualitasnya.

Sehingga, ke depan dapat semakin berperan aktif dalam melakukan berbagai upaya. Baik pendidikan, dakwah, serta pemberdayaan masyarakat yang sejalan dengan program unggulan Pemprov Jatim, yakni Jatim Berkah. 

Dia tak memungkiri, sebetulnya cukup banyak pesantren di Jawa Timur yang  lembaga pendidikannya sudah berstandart internasional. Namun demikian tak jarang masih ditemukan pesantren yang baru tumbuh maupun yang pertumbuhannya kurang progresif. 

Juga masih ditemukan pesantren yang belum meregistrasikan ke kantor Kemenag. Nah, melalui perda ini ditegaskan menjadi kepastian hukum. "Sekaligus keadilan yang sama bagi pesantren untuk mendapatkan dukungan  fasilitas pemerintah," ungkap Khofifah.

  • Ikuti kami di
    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved