Nahdlatul Ulama

Gus Yahya Tak Ingin PBNU Jadi Alat Politik PKB

Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf mengingatkan tidak akan membiarkan PBNU menjadi alat politik bagi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Penulis: Didik Mashudi | Editor: eben haezer
tribunmataraman.com/didik mashudi
Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf sewaktu hadir di Kantor PCNU Kabupaten Kediri, Minggu (6/3/2022) malam.  

TRIBUNMATARAMAN.com | KEDIRI - Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf mengingatkan tidak akan membiarkan PBNU menjadi alat politik bagi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

"PKB memang dibentuk oleh pengurus NU, kita biarkan hubungannya dengan NU alami. Tapi tidak bisa menjadikan PBNU sebagai alat politiknya," tandas 

Ulama yang akrab dipanggil Gus Yahya ini mengatakan hal tersebut di hadapan ratusan pengurus cabang NU Karesidenan Kediri di Kantor PCNU Kabupaten Kediri, Minggu (6/3/2022) malam.

Dia menegaskan, tidak hanya PBNU tapi juga seluruh struktur NU tidak boleh menjadi alat politik PKB. 

"Artinya tidak bisa PKB hanya main-main klaim NU untuk mendapatkan suara," tandasnya disambut tepuk tangan ratusan undangan.

Diingatkannya, jika PKB ingin mendapatkan suara harus bekerja secara rasional yang memberikan maslahat yang nyata kepada rakyat.

"Ini yang ingin kita lakukan," tegasnya.

Sehingga PBNU telah memberikan peringatan kepada sejumlah pengurus cabang yang membuat kegiatan politik PKB di Kantor PCNU dengan backdrop PCNU.

"Kita berikan peringatan lisan yang berlaku untuk semua cabang di seluruh Indonesia. Kalau ada yang bikin lagi akan langsung diterbitkan surat peringatan tertulis tahap satu. Kalau diulangi lagi peringatan tahap kedua. Kalau masih diulangi lagi akan dibekukan," tandasnya.

Gus Yahya juga menjelaskan NU ingin mendapatkan partisipasi dari semua pihak dan pelayanan kepada semua pihak. "Semuanya mendapatkan kewajiban dan hak yang proposional. Kita harus adil," jelasnya.

Karena NU merupakan 50 persen dari seluruh penduduk muslim di Indonesia. Sehingga praktis warga NU merupakan 50 persen dari masyarakat Indonesia. 

Sementara PKB dalam pemilu yang lalu hanya mendapatkan suatu 10 persen. Sehingga 40 persen warga NU tersebar di sejumlah partai lainnya. 

"Semua punya kewajiban dan berpartisipasi dalam mengurus NU dan warganya. Yang boleh mengurus NU jangan hanya PKB, tapi partai politik lainnya," jelasnya.

Gus Yahya menjelaskan, dengan kebijakan yang dilakukan saat ini hampir semua menteri telah mengajak kerja sama dengan NU.
Di antaranya, Kementerian BUMN, Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Menteri Koperasi, Menko Ekonomi dan Bappenas.

  • Ikuti kami di
    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved