Breaking News:

Berita Kediri

Bupati Kediri Mas Dhito Ingatkan Peserta, Kecurangan Pengisian Pamong Desa Bisa Dipidana

pengisian perangkat desa supaya berjalan transparan, tanpa kecurangan. Bila terjadi kecurangan, tidak menutup kemungkinan bisa masuk ranah pidana.

Penulis: Farid Mukarom | Editor: Anas Miftakhudin
TribunMataraman.com/Farid Mukarrom
Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana saat berada di Convention Hall Simpang Lima Gumul Senin (27/12/2021). 

TRIBUNMATARAMAN.COM | KEDIRI - Bupati Hanindhito Himawan Pramono atau yang akrab disapa Mas Dhito memantau langsung ujian ulang pengisian perangkat desa di Convention Hall Simpang Lima Gumul (SLG) Senin (27/12/2021).

Mas Dhito mengajak semua peserta dan masyarakat Kabupaten Kediri bersama mengawal proses pengisian perangkat desa supaya berjalan transparan, tanpa kecurangan. Bila sampai terjadi kecurangan, tidak menutup kemungkinan bisa masuk ranah pidana

"Fungsi dari teman-teman kepala desa selaku penyelenggara sangat penting untuk bisa memajukan desanya masing-masing dimulai dari pengisian perangkat," kata Mas Dhito usai melakukan pantauan.

Ujian ulang pengisian perangkat itu diikuti 664 peserta yang sebelumnya melakukan ujian pada 9 Desember 2021 lalu. Jumlah itu terdiri dari 13 kecamatan, 68 desa, dengan 146 lowongan jabatan perangkat desa

Proses pengangkatan perangkat desa, menurut Mas Dhito, diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2014, Perda Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2017, dan Perbup Kediri Nomor 48 Tahun 2021.

Berdasarkan aturan itu, pelaksanaan pengangkatan perangkat desa harus berazaskan transparansi dan akuntabilitas.

Adapun, dalam Perbub 48 Tahun 2021, dituangkan bahwa pengisian perangkat desa dikembalikan menjadi kewenangan kepada desa. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kediri dalam hal ini mempunyai fungsi monitoring dan evaluasi. 

Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana saat berada di Convention Hall Simpang Lima Gumul Senin (27/12/2021).
Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana saat berada di Convention Hall Simpang Lima Gumul Senin (27/12/2021). (TribunMataraman.com/Farid Mukarrom)

"Ujian ulang perangkat desa ini diharapkan berjalan secara baik dan kondusif (tanpa kecurangan)," ungkapnya.

Sebelumnya pada acara Jumat Ngopi, 24 Desember, Mas Dhito menyampaikan ujian pengisian perangkat desa pada 9 Desember lalu, terdapat temuan penilaian 63,34 yang terjadi di 48 desa.

Aduan masyarakat pun bermunculan terkait dugaan pelanggaran berupa kesalahan pada sistem penilaian. 

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved