Pemkab Trenggalek Memperketat Wilayah yang Cakupan Vaksinasinya Belum 70 Persen Selama Nataru

TRIBUNMATARAMAN.COM | TRENGGALEK - Pemerintah Kabupaten Trenggalek akan memperketat mobilitas masyarakat di wilayah yang cakupan vaksin Covid-19 masih rendah.

Rendahnya cakupan yang dimaksud ditandai dengan nilai kurang dari 70 persen.

Hal itu akan diberlakukan untuk meminimalisir risiko ledakan kasus Covid-19 selama Natal dan tahun baru.

Ditambah lagi, munculnya risiko penularan varian Omicron yang sudah masuk di Tanah Air.

Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin mengatakan, rencana pengetatan itu telah bahas dalam evaluasi capaian vaksinasi yang digelar beberapa waktu lalu.

"Jika nanti ada daerah di kecamatan yang capaian vaksinasinya kurang dari 70 persen, kami akan pertimbangkan untuk dilakukan pengetatan," tutur Mas Ipin, sapaan akrabnya.

Daerah dengan capaian vaksinasi yang rendah, kata dia, memiliki risiko kerawanan penularan Covid-19 yang lebih tinggi.

Saat ini, pihaknya masih menggencarkan vaksinasi agar target Kabupaten Trenggalek untuk cakupan vaksinasi 70 persen bisa tercapai.

"Seluruh desa sudah kami minta agar segera memobilisir, setiap hari per RT ada 5 orang yang divaksin. Ini dilakukan untuk mengejar capaian vaksin 70 persen. Ini sekarang yang menjadi fokus Kabupaten Trenggalek," tambahnya.

Ia melanjutkan, pengetatan kemungkinan akan dilakukan pada tingkat yang lebih rendah.

"Untuk desa yang betul-betul belum bisa melaksanakan vaksinasi diatas 70 persen, kami akan melakukan peraturan daerah, lebih mikro untuk melakukan pembatasan tersebut. Karena kita tidak ingin pengalaman sebelum-sebelumnya, pasca-Natal dan tahun baru selalu ada pelonjakan kasus covid," ungkapnya. 

Meski demikian, Mas Ipin tetap berharap percepatan vaksinasi bisa terwujud sesuai keinginan. Target utamanya, Kabupaten Trenggalek bisa masuk kategori level 1 PPKM.

Dengan masuk ke level 1, lanjut dia, risiko penularan bisa ditekan karena banyaknya warga yang telah divaksin.

Selain itu, ia berpendapat, level 1 membuat wilayah bisa lebih leluasa untuk mengambil kebijakan. Utamanya kebijakan pelonggaran yang akan berdampak positif bagi ekonomi masyarakat. (fla)

Foto: Vaksinasi di Kabupaten Trenggalek.