Plt Bupati Tulungagung Jamin SPMB 2026  Bebas Titipan Pejabat

TRIBUNMATARAMAN.COM, TULUNGAGUNG - Pemkab Tulungagung menggelar deklarasi Sistem Penerimaan Siswa Batu (SPMB) TK-SMP 2026, Rabu (3/6/2026).

Deklarasi ini diikuti sekitar 120  pemangku pendidikan di Kabupaten Tulungagung, termasuk dari Satreskrim Polres Tulungagung. 

Plt Bupati Tulungagung, Ahmad Baharudin, mengatakan penekanan SPMB tahun 2026 adalah mengakomodasi anak-anak Tulungagung agar bisa mengakses pendidikan secara luas. 

Salah satu upaya itu tidak ada lagi siswa titipan untuk masuk ke sekolah yang diingankan. 

Baca juga: Harga Telur Anjlok, Peternak di Blitar Berdarah-darah Agar Tetap Bertahan

"Kita harus mengakomodasi anak-anak Tulungagung di sekolah negeri seluas-luasnya, tanpa membeda-bedakan," tegasnya.

Lanjutnya, SPMB harus menjungjung tinggi integritas dan akuntabilitas.

Pemkab Tulungagung bersama Forkompimda, inspektorat dan pihak terkait akan melakukan pengawasan menyeluruh untuk menjaga kredibilitas SPMB.

Baharudin juga mengajak masyarakat luas untuk mengawal penyelenggaraan SPMB 2026-2027. 

"Tujuannya agar SPMB berjalan berlangsung obyektif, transparan, akuntabel, berkeadilan dan tanpa deskriminasi," tambahnya. 

Baharudin mengajak semua pihak untuk mengubah pelaksanaan SPMB menjadi lebih baik. 

Menurutnya, setiap tahun selalu muncul keluhan terkait pelaksanaan SPMB, salah satunya siswa titipan dari para pejabat.

Karena itu para pihak terkait diminta untuk fokus pada sistem SPMB yang melayani, menjungjung integritas pemerintah dan lembaga pendidikan. 

Pelaksanaan SPMB yang transparan dan akuntabel adalah bagian menjaga Kabupaten Tulungagung tetap kondusif.

"Saya tekankan kolaborasi yang kuat untuk layanan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan untuk menghasilkan pendidikan yang bersih, jujur, transparan dan berpihak pada kepentingan masyarakat Tulungagung,"  tandasnya.

Tahapan SPMB

Plt Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung, Fajar Widariyanto, mengatakan SPMB 2026 ini membawa sejumlah pembaruan.

Salah satunya menyempurnakan jalur prestasi dengan nilai rapor 60 persen dan  Tes Kemampuan Akademik (TKA) 40 persen. 

Penguatan jalur afirmasi dan mutasi,  menambah jalur keagaamaan, serta penggunaaan data kependudukan yang akurat tanpa surat keterangan domisili.

"Untuk jenjang SD melalui jalur domisili, afirmasi dan mutasi. Sedangkan jenjang SMP dilaksanakan jalur domisili, afirmasi, mutasi dengan tetap mengedepankan pemerataan akses pendidikan," jelasnya.

Baca juga: Adu Banteng Pemotor di Nganjuk, Satu Orang Meninggal Dunia

SPMB Gelombang I dilaksanakan 22-30 Juni 2026, mulai dari pendaftaran, verifikasi, seleksi, pengumuman sampai daftar ulang. 

Gelombang II dilaksanakan 1-4 Juli 2026, diperuntukkan yang belum lolos gelombang I untuk jenjang SMP.

Untuk jenjang TK dan SMP, SPMB dilaksanakan secara luring (offline), sedangkan jenjang SMP secara daring (online). 

"SMP dilaksanakan secara online untuk memudahkan akses dan transparansi serta akuntabilitas layanan. Semua bisa mengawasi," ungkapnya.

(David Yohanes/TribunMataraman.com)