Mahasiswa Audiensi ke DPC PDIP Tulungagung, Menolak Pilkada Melalui DPRD

“Kalau alasannya efisiensi dan politik uang, itu yang harus diperbaiki, bukan  alasan mengubah, merebut hak konstitusi rakyat dengan Pilkada di DPRD,” jelas Erma.

Lanjutnya, alasan efisiensi dan politik uang bukan kesalahan rakyat.

Ia mencontohkan, tidak ada mahar bagi calon yang diusung PDI Perjuangan, sehingga tidak ada alasan mahal.

Sedangkan untuk politik uang, seharusnya dijawab dengan pendidikan politik dan penegakkan hukum yang dikuatkan.  

“Lewat pendidikan politik masyarakat jadi sadar, uang Rp 50.000, Rp 100.000 tidak sebanding dengan pilihan selama 5 tahun,” tegasnya.

Pilkada langsung dinilai sebagai buah perjuangan panjang demokrasi, dengan pengorbanan darah dan nyata.

Dari pengalaman  era lampau, Pilkada tidak langsung sekadar meneruskan kekuasaan di pusat.

Kepala daerah tidak memikirkan kepentingan rakyat, karena tanggung jawabnya ke DPRD yang memilihnya.

“Sikap PDI Perjuangan jelas, dari DPP sampai struktur terbawah kami melakukan pendidikan politik ke masyarakat, apa dampak perubahan Pilkada lewat DPRD,” katanya.

(David Yohanes/TribunMataraman.com)

Editor : Sri Wahyunik