Plt Pengurus DPD Golkar Tulungagung Jebol Gembok Gerbang Kantor, Dipasang Pengurus Lama

TRIBUNMATARAMAN.COM I TULUNGAGUNG - Pelaksana Tugas (Plt) pengurus DPD Partai Golkar Kabupaten Tulungagung merusak gembok di gerbang Kantor DPD di Jalan MT Haryono, Rabu (22/10/2025) sekitar pukul 14.00 WIB.

Gembok di dua gerbang masuk kantor ini sebelumnya dipasang oleh pengurus lama dan Pengurus Kecamatan dari 11 Kecamatan.

Dengan mesin gerinda elektrik, Plt pengurus memotong gembok di gerbang sisi utara kantor DPD.

Mereka kemudian masuk ke halaman menuju gerbang sisi selatan yang lebih besar.

Mereka sekali lagi memotong gembok besar yang terpasang dengan menggunakan mesin gerinda.

Setelah gerbang utama terbuka, para pengurus dan pendukung masuk ke halaman, kemudian membuka pintu kantor DPD Partai Golkar karena akan menggelar rapat.

“Hari ini agenda pertama rapat penunjukan Plt pengurus DPD Tulungagung. SK kami tanggal 18 Oktober,” ujar Plt Ketua DPD Partai Golkar Tulungagung, Aan Ainur Rofik.

Rencananya rapat pertama akan diikuti pengurus pleno dan anggota Fraksi Golkar di DPRD Tulungagung.

Setelahnya akan disusul rapat dengan 19 Pengurus Kecamatan (PK) yang ada di Kabupaten Tulungagung.

Aan mengaku sudah tahu ada 11 PK yang tidak setuju dengan Plt pengurus baru.

“Ada surat, 11 PK yang tidak setuju. Wajar, nanti akan disurati lagi, diundang lagi,” jelasnya.

Terkait alasan terbitnya SK Plt pengurus, karena tidak ada perkembangan persiapan Musyawarah daerah (Musda) Kabupaten Tulungagung.

Baca juga: Dugaan Korupsi Dana Konsumsi Sosperda, Jaksa Tahan Wakil Ketua DPRD Jember

Padahal pengurus DPD Kabupaten sudah harus menyiapkan Musda terhitung 6 bulan setelah Musda DPD Provinsi Jawa Timur.

Musda DPD Provinsi Jatim sudah dilaksanakan pada April 2025 lalu, maka seharusnya di Oktober 2025 ini DPD Tulungagung sudah melaporkan perkembangan persiapan Musda.

Namun sampai sekarang DPD Jatim belum menerima laporan perkembangan persiapan dari pengurus DPD Tulungagung.

“Minimal harus ada koordinasi dan laporan ke DPD Jatim, tapi sampai sekarang belum ada. DPD Jatim kemudian melapor ke DPP, dan DPP mengizinkan ada Plt,” ungkap Aan.

Ada 8 daerah di Jawa Timur yang ditunjuk Plt karena masalah yang sama, belum ada perkembangan persiapan Musda.

Selain itu, Aan menyebut ada pakta integritas di tahun 2020 untuk ketua DPD.

Jika perolehan kursi di DPRD turun maka secara otomatis Ketua DPD harus mundur dengan kesadaran.

“Perolehan kursi kita di DPRD Tulungagung turun dari 6 menjadi 5 kursi,” tegasnya.

Plt pengurus DPD Partai Golkar Kabupaten Tulungagung ditugaskan mengawal hingga terselenggaranya Musda.

Baca juga: Cek Pembangunan Proyek Strategis di Kota Blitar, Mas Ibin Minta Pekerjaan Dipercepat

Aan mengaku akan menggelar rapat koordinasi di internal DPD untuk membentuk panitia Musda.

Diharapkan proses pergantian kepengurusan bisa terlaksana sebelum akhir tahun.

“Kami akan lihat, pengurus pleno siapa yang hadir, fraksi siapa saja, PK siapa yang tidak hadir, nanti kita laporkan ke provinsi,” pungkasnya.

Sebelumnya Ketua DPD yang lama, Asmungi Zaini mengaku masih menjabat meski masa kepengurusannya sudah habis.

Ia mengacu pada Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Musda yang keluarkan DPP Golkar, bahwa pengurus yang habis masa jabatannya diperpanjang otomatis sampai Musda, tanpa pembaruan SK.  

Aksi penggembokan gerbang dilakukan pengurus lama dan 11 PK karena pintu kantor dikunci Plt pengurus baru.

(David Yohanes/TribunMataraman.com)

Editor : Sri Wahyunik