SPPG Panen Resto Tulungagung Berhenti Beroperasi, Ahli Gizi dan Akuntan Mengundurkan Diri

TRIBUNMATARAMAN.COM I TULUNGAGUNG - Ribuan siswa di wilayah Kecamatan Tulungagung dan Kedungwaru tidak mendapatkan Makan Bergizi Gratis (MBG) sejak Senin (15/9/22025).

Penyebabnya, dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Panen Resto di Jalan Panglima Sudirman berhenti beroperasi.

Ada sekolah-sekolah yang terdampak yaitu, SDN 01 Kepatihan, SDN 02 kepatihan, SDN 03 Kepatihan, SD Kristen Petra, KB dan TK Kristen Petra, SD Katolik Santa Maria, PAUD dan TK Katolik Santa Maria,

SMAN 1 Kedungwaru, SMA PGRI Tulungagung dan SMK PGRI 1 Tulungagung.

Sekretaris Satuan Tugas (Satgas) Percepatan MBG Kabupaten Tulungagung, Agus Suswantoro, mengatakan pihaknya sudah cek lapangan dan konfirmasi ke SPPG Panen Resto.

Hasilnya, berhentinya SPPG ini karena masalah manajemen. Ahli gizi dan akuntan di SPPG Panen Resto mengundurkan diri.

“Dalam operasional SPPG, posisi ahli gizi dan akuntan ini harus ada. Karena keduanya mundur, maka SPPG berhenti,” jelas Agus, Senin (29/9/2025).

Lanjutnya, ahli gizi bertugas menentukan menu dan pemorsian MBG untuk setiap penerima manfaat.

Sementara akuntan bertugas mengurusi keuangan, termasuk mengelola belanja SPPG.

Jika kedua posisi ini kosong maka SPPG tidak akan berjalan sesuai aturan yang ditetapkan Badan Gizi Nasional (BGN).

“Jika struktur sudah terpenuhi kembali, akan dilanjutkan karena sebelumnya sudah running. Apalagi sudah masuk dalam bagian pemenuhan MBG,” sambung Agus.

Baca juga: Kapolres Kediri Sambangi Poskamling, Ajak Warga Perkuat Keamanan Lewat Ronda Malam

Belum ada penyuplai pengganti selama SPPG Panen Resto ini berhenti beroperasi.

Agus menekankan, Satgas Percepatan MBG akan berusaha membenahi SPPH Panen Resto agar kembali bisa beroperasi.

Berhentinya SPPG ini sudah dilaporkan ke BGN lewat salah satu deputi yang datang ke Pendopo Kabupaten Tulungagung, pada Minggu (28/9/2025) kemarin.

“Supaya para penerima manfaat bisa menerima MBG lagi,” tegasnya.

Lebih jauh, Agus mengakui jika Satgas Percepatan MBG tidak bisa cawe-cawe lebih jauh ke SPPG.

Satgas ini bertugas untuk memastikan distribusi dan kelayakan makanan yang didistribusikan, dan fasilitasi Sertifikat Laik Higienis dan Sanitasi (SLHS).

Pihak BGN juga akan membantu agar SPPG yang berhenti bisa kembali beroperasi.

“BGN juga meminta Korwil (Koordinator Wilayah) SPPG merapatkan barisan dengan Forkopimda Tulungagung, untuk mengawal MBG ini sesuai ketentuan,” pungkas Agus.

Saat ini sudah ada 29 SPPG yang beroperasi di wilayah Kabupaten Tulungagung.

Pemkab Tulungagung berupaya memenuhi kebutuhan minimal 40 SPPG di akhir 2025 ini.

 (David Yohanes/TribunMataraman.com)

Editor : Sri Wahyunik