Perludem dan FISIP Unair Dorong Kodifikasi UU Pemilu untuk Perkuat Demokrasi dan Representasi Rakyat

Menurutnya, hal ini menunjukkan adanya krisis legitimasi dalam sistem representasi Indonesia. Karena itu, kodifikasi UU Pemilu perlu mengatur mekanisme yang mampu memperkuat akuntabilitas wakil rakyat terhadap konstituennya.

Pandangan serupa disampaikan oleh Dr. Mohammad Syaiful Aris yang menilai kompleksitas sistem pemilu yang tersebar di berbagai undang-undang menimbulkan tumpang tindih aturan serta beban teknis bagi penyelenggara.

Ia mengusulkan agar kodifikasi turut mempertimbangkan pembaruan sistem pemilu menjadi Mixed Member Proportional (MMP), yakni kombinasi antara sistem proporsional tertutup (50 persen) dan sistem distrik berwakil tunggal (50 persen).

 “Model ini dapat memperkuat hubungan pemilih dengan wakilnya, sekaligus menjaga stabilitas pemerintahan dalam sistem presidensial,” ujarnya.

Melalui kegiatan ini, Perludem bersama FISIP Unair berharap agar proses kodifikasi RUU Pemilu ke depan dilakukan secara inklusif, berbasis riset, dan melibatkan partisipasi publik yang luas.

Upaya ini diharapkan dapat melahirkan sistem pemilu yang lebih sederhana, transparan, serta benar-benar mencerminkan kehendak rakyat dalam memperkuat demokrasi Indonesia.

Dapatkan informasi lainnya di Googlenews, klik : Tribun Mataraman

(tribunmataraman.com)