DPRD Nganjuk Kawal Program Pemda dan Pemerintah Pusat, Optimalkan Peran

Ringkasan Berita:

• Implementasi kebijakan pemeritah pusat di daerah memerlukan proses adaptasi agar dapat dijalankan sesuai dengan kondisi lokal. 
• Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) punya peran penting lewat tugas pokok dan fungsinya, yakni legislasi, pengawasan, dan anggaran. 
• Kali ini, Tribun Jatim Network berkesempatan mengulasnya bareng DPRD Nganjuk, lewat podcast bertajuk Gebrakan Wakil Rakyat

TRIBUNMATARAMAN.COM, NGANJUK - Implementasi kebijakan pemeritah pusat di daerah memerlukan proses adaptasi agar dapat dijalankan sesuai dengan kondisi lokal. 

Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah (Pemda) tentu tak berjalan sendirian. 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) punya peran penting lewat tugas pokok dan fungsinya, yakni legislasi, pengawasan, dan anggaran. 

Hal itu, semata-mata demi memastikan regulasi program maupun pendanaan dari pusat dapat diterapkan dengan tepat oleh pemerintah daerah.

Kali ini, Tribun Jatim Network berkesempatan mengulasnya bareng DPRD Nganjuk, lewat podcast bertajuk Gebrakan Wakil Rakyat.

Dipandu news anchor Tribun Jatim Network, Cindy Dinda, podcast ini menghadirkan Ketua DPRD Nganjuk Tatit Heru Tjahjono, Wakil Ketua DPRD Ulum Basthomi, dan Wakil Ketua DPRD Jianto. 

Simak wawancara Cindy bersama tiga pimpinan DPRD Nganjuk berikut ini :

Cindy : Bagaimana DPRD memastikan bahwa regulasi dan kebijakan dari pemerintah pusat seperti Undang-undang atau Peraturan Menteri dapat diadaptasi dan diterapkan efektif di Nganjuk? 

Tatit : Kami DPRD nganjuk pasti menindaklanjuti regulasi dan kebijakan yang muncui dari pemerintah pusat. nganjuk pasti akan menindaklanjutinya. Contohnya, Peraturan Daerah (Perda) tentang Desa. Perda itu sudah ada. Namun, memang ada yang perlu ditambah dan direvisi. Kami sesuaikan perubahan-perubahan itu. Kami bentuk Panitia Khusus (Pansus). Alhamdulillah, saat ini sudah selesai. Secepatnya akan bisa digunakan untuk kepentingan masyarakat Nganjuk. Mana saja yang jadi prioritas akan kami tindaklanjuti program dan regulasi yang ditetapkan pemerintah pusat. Kami terus menjalin komunikasi atau koordinasi dengan eksekutif, mulai pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan pusat. 

Ulum : Kita punya visi Indonesia Emas 2045. Beberapa program strategis pemerintah pusat dalam rangka mewujudkan itu, sudah barang tentu kita, pemerintah daerah, harus selalu mendukung. Terutama pada sektor vital yang mendukung terciptanya Indonesia Emas, pendidikan kesehatan. Di pendidikan pak Presiden Prabowo punya program Sekolah Rakyat. Kami pasti akan mendukung bagaimana Sekolah Rakyat bisa dijalankan di Nganjuk. Lalu, di kesehatan ada Makan Bergizi Gratis (MBG), program ini tentu akan mencetak generasi yang sehat menuju Indonesia Emas. Program penurunan stunting juga kita dukung. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) akan kita support penuh bagaimana program pmerintah ini bisa dijalankan dengan baik. 

Jianto : Memang untuk menerjemahkan program-program pemerintah pusat, kadang pemerintah daerah juga agak kalang kabut. Tapi, Alhamdulillah berkat komunikasi yang baik antara pemerintah daerah dan DPRD akhirnya program-program itu bisa berjalan. Contohnya, saja waktu ada perintah mendirikan Koperasi Merah Putih (KMP), kami komunikasi dengan bupati untuk diadakan sosialisasi dan pembekalan pengurus KMP. Pemda bisa menerjemahkan program dari pusat itu. Kedua serap gabah. Asta Cita Presiden itu murni untuk kepentingan masyarakat bawah. Pemda seharusnya mendukung apa yang sudah jadi keputusan pemerintah pusat. Pemda Nganjuk terkait program pemerintah pusat berjalan dengan baik, termasuk secara komunikasi. Semoga apa yang jadi harapan Asta Cita Presiden mudah-mudahan di Nganjuk bisa terpenuhi. 

Baca juga: Daniel Rohi : RedTalks Hadirkan Tafsir Baru Aspirasi Publik bagi Perumusan Agenda Partai

Cindy : Untuk memastikan bahwa kebijakan itu mendapat dukungan penuh dari partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan lokal seperti apa upayanya? 

Tatit : Kami membuka pintu seluas-luasnya bagi masyarakat untuk memberikan masukan. Misal apabila mungkin sosialisasi terkait program pemerintah pusat kurang. Kemarin, kami menerima aspirasi masyarakat terkait MBG. Kami mempertemukan mereka dengan satuan tugas (Satgas) dan perwakilan MBG untuk melakukan pembahasan terkait adanya informasi (miring) masyarakat. Kami berkomitmen mendengar dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Agar masyarakat paham juga mengenai MBG. Kami sampaikan pula kepada anggota dewan untuk mengawasi program di masing-masing daerah pemilihan. Termasuk ketika ada program pemerintah pusat. Semua anggota DPRD ikut aktif melakukan fungsi kontrol. Kita bersama-sama menyukseskan program pemerintah, baik pusat, provinsi, dan daerah. Sama-sama kita kawal. Jika dalam implementasinya ada yang kurang pas kita terbuka menerima aspirasi, lalu kita tindaklanjuti. 

Ulum : Bagaimana bentuk dukungan kami sebagai pemangku kebijakan tampak dalam pembahasan APBD 2026 yang sedang berlangsung. Memang agak ada kendala di daerah, sebab ada pengurangan dana transfer ke daerah (TKD) lumayan besar Rp 275 miliar. Sehingga kita berpikir soal itu. Kita efisiensikan tapi dengan tidak mengurangi dukungan terhadap program pemerintah pusat. Yang kedua, DPRD punya kegiatan sosialisasi di beberapa daerah pemilihan (Dapil) masing-masing. Ini akan kita manfaatkan dengan baik. Menyosialisasikan program pemerintah kepada masyarakat. Dengan begitu, mereka akan tahu. Ketika tahu masyarakat tak akan tinggal diam, mungkin bisa beri masukan kepada kita, memberikan partisipasinya, mengawasi kegiatan di bawah. jika ada keluhan akan kita tampung. Memang ada enak dan getirnya di daerah. Tapi, pada prinsipnya, kita sebagai bagian dari Pemda harus selalu berusaha agar masyarakat bisa sejahtera dan program pemerintah berjalan dengan baik. 

Cindy : Selanjutnya kita akan membahas tentang harmonisasi dokumen perencanaan. Dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Nganjuk bagaimana proses sinkronisasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) agar sasaran pembangunan nasional dan juga di daerah tetap sejalan? 

Tatit : RPJMD itu memang disusun oleh bupati dan wakil bupati ketika mencalonkan, dituangkan dalam visi-misi. Presiden punya Asta Cita. Pasti keduanya mesti ada yang berkaitan. Ada juga yang mungkin tidak berkaitan. Ketika ada program yang berkaitan tentunya bisa bersama-sama dilakukan intervensi pemerintah pusat dan Pemda. Karena programnya kebetulan sama. Misal terkait kesehatan, kegiatan itu bisa diintervensi oleh APBN maupun APBD nganjuk. Di samping itu, kami punya aspirasi, yang ditampung lewat reses, ini harus terakomodir. Di periode kedua kami menjebat, banyak masukan tentang puskesmas yang bangunannya tak layak dan pelayanan kurang optimal. Kami bisa upayakan lewat reses. Pelayanan kesehatan ini tertuang dalam visi-misi bupati dan wakil bupati dan Asta Cita. Kami harapkan bisa dilakukan semua. Pogram pak presiden jalan, visi-misi bupati dan wakil bupati jalan. Kami DPRD lewat reses bisa memperjuangkan aspirasi dari masyarakat yang mungkin termajinalkan belum sempat diangkat. Aspirasi masyarakat disesuaikan dengan skala prioritas.