Menjernihkan Perihal APBN 2026

Di sisi lain kita juga harus tetap cerdik mengubah tantangan menjadi peluang. Sebab dengan arah kebijakan anggaran menjadi safe mode, kita makin membutuhkan mesin penggerak ekonomi yang lebih besar.

Mayoritas PDB kita di topang oleh manufaktur, perdagangan, pertanian, konstruksi dan pertambangan. Keseluruhan sektor itu mencapai 63,52 % PDB, dan sebanyak 66.37 % penduduk bekerja pada sektor ini. Sayangnya, selain sektor perdagangan, pertumbuhan keseluruhan sektor masih dibawah pertumbuhan ekonomi. 

Karena itu, arah kebijakan fiskal harus memberi insentif, dan pembenahan ekosistemnya, agar investasi pada sektor sektor ini tumbuh lebih ekspansif. Sebab bila hanya mengandalkan belanja pemerintah, yang proporsinya pada PDB hanya 6,72 persen tentu tidak memadai. 

Jika industri, pertanian, perdagangan, kontruksi dan pertambangannya tumbuh, dengan serta merta, kebutuhan penyerapan lapangan kerja pada sektor formal juga akan lebih besar lagi. Jika sektor formal tumbuh, kelas menangah yang tadinya menyusut, dan turun kelas, perlahan lahan akan tumbuh. 

Dengan demikian rakyat lebih banyak bekerja di lingkungan kerja yang layak, sehingga tanggungjawab APBN untuk perlindungan sosial makin ringan. Dan fokus APBN akan lebih mengarah pada sektor sektor produktif, serta menjadi kekuatan enabler bagi transformasi ekonomi lebih besar lagi kedepan.

Untuk itu, pemerintah perlu program quick win yang terukur untuk membangkitkan industri, perdagangan, pertanian, konstruksi dan pertambangan. Program pintas, yang hasilnya bisa dipetik efek multipayernya di tahun ini, namun tetap bagian dari milestone pembangunan jangka panjangnya.

Sebab jika tanpa dukungan ini, kita akan sulit mendapatkan tambahan kekuatan penggerak pertumbuhan ekonomi yang inklusif, yang mampu menyerap lapangan kerja di sektor formal lebih banyak, sementara tekanan eksternal tak menentu, tanpa kepastian waktu dan situasi. (*)

Said Abdullah

Ketua Badan Anggaran DPRRI 

(TribunMataraman.com)