Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Jombang Capai 88 Kasus di Sembilan Bulan 2025

Ringkasan Berita:

• Sepanjang sembilan bulan pertama tahun 2025, angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, menunjukkan tren mengkhawatirkan. 
• Women Crisis Center (WCC) Jombang mencatat sedikitnya 88 laporan kasus kekerasan.
• Dari jumlah itu kekerasan seksual mendominasi di antara laporan yang masuk

TRIBUNMATARAMAN.COM I JOMBANG - Sepanjang sembilan bulan pertama tahun 2025, angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, menunjukkan tren mengkhawatirkan. 

Women Crisis Center (WCC) Jombang mencatat sedikitnya 88 laporan kasus kekerasan.

Dari jumlah itu kekerasan seksual mendominasi di antara laporan yang masuk.

Direktur WCC Jombang, Ana Abdillah, mengungkapkan bahwa sekitar 30 persen dari total kasus merupakan pelecehan seksual, sedangkan sebagian lainnya berkaitan dengan pemerkosaan, termasuk yang dilakukan secara berkelompok.

Fenomena ini, kata Ana, menjadi pola baru yang mengindikasikan perubahan perilaku pelaku kejahatan seksual di daerah tersebut.

"Dulu pelaku biasanya bertindak sendiri, tapi sekarang banyak kasus yang dilakukan secara kolektif. Jumlah pelaku bisa mencapai tujuh orang, dan korbannya sebagian besar masih di bawah umur (anak)," ucap Ana saat dikonfirmasi Kamis (13/11/2025).

Menurutnya, bentuk kekerasan seksual kini semakin brutal dan kompleks. Salah satu contoh mencolok adalah kasus pemerkosaan disertai pembunuhan di Kecamatan Sumobito, yang sempat mengguncang publik. 

WCC Jombang menilai, selain aspek penegakan hukum, pemenuhan hak-hak korban dan keluarga sering kali terabaikan.

Baca juga: Kasus Ayah Bejat di Bungah Gresik, Nodai Anak Kandung Selama 4 Tahun: Fakta Mengejutkan Terungkap

Sepanjang tahun ini, WCC Jombang telah bekerja sama dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam delapan kasus, terutama dalam pengajuan restitusi atau ganti kerugian bagi korban. 

Namun, dari jumlah itu, lebih dari separuh pengajuan ditolak oleh pengadilan, dengan alasan kerugian psikologis sulit dibuktikan secara konkret.

"Padahal, kerugian psikologis sangat nyata. LPSK sudah memiliki formula penghitungan, tapi pendekatan hukum kita masih sangat materialistik," ujar Ana melanjutkan. 

Selain kasus di Sumobito, WCC juga memantau perkara kekerasan seksual di Desa Kedunglumpang, Mojoagung, yang menyorot perhatian publik karena keluarga korban sempat dilaporkan balik oleh pihak pelaku. 

Dalam kasus tersebut, WCC Jombang menegaskan pentingnya penerapan Pasal 71 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang melindungi keluarga korban dari ancaman balik secara hukum.

"Kami mendorong aparat agar tidak diskriminatif dalam menerapkan UU TPKS, termasuk bila pelaku memiliki jabatan publik," tegasnya.

WCC juga menilai masih lemahnya dukungan pemerintah desa dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual.

Ana menyebut, minimnya alokasi anggaran desa menjadi salah satu hambatan utama dalam menyediakan layanan bantuan hukum.

Ia mengusulkan agar setiap desa memiliki Pos Bantuan Hukum (Posbakum) sebagai pusat aduan masyarakat dan tempat edukasi hukum dasar.

"Masyarakat perlu tahu ke mana harus melapor dan memahami bahwa tidak semua kasus kekerasan bisa diselesaikan dengan jalan damai," imbuhnya.

Tak hanya itu, WCC juga menemukan empat kasus pemaksaan perkawinan antara pelaku dan korban kekerasan seksual sepanjang tahun ini. 

Fenomena tersebut, menurut Ana, masih terjadi karena tekanan sosial dan pandangan keliru bahwa perkawinan dapat 'menutup aib' keluarga.

"Memaksa korban menikah dengan pelaku adalah bentuk kekerasan baru yang harus dihentikan. Itu bukan solusi, tapi justru memperpanjang penderitaan korban," pungkas Ana.

Dengan tren yang terus meningkat, WCC menyerukan sinergi antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk memperkuat sistem perlindungan korban sekaligus mencegah munculnya kekerasan seksual baru di Jombang.
 

(Anggit Puji Widodo/TribunMataraman.com)

Editor : Sri Wahyunik