OTT Bupati Ponorogo

DPD PDI Perjuangan Jatim Sikapi OTT Bupati Ponorogo, Junjung Tinggi Asas Praduga Tak Bersalah

Akhirnya DPD PDI Perjuangan Jatim Bersikap Atas OTT Bupati Ponorogo oleh KPK

Editor: Rendy Nicko
Dok Pribadi Said Abdullah
Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah. 
Ringkasan Berita:- DPD PDI Perjuangan Jatim angkat bicara soal OTT KPK terhadap Bupati Ponorogo
- PDI Perjuangan Jatim minta maaf perihal apa yang terjadi kepada kadernya
- Partai sepenuhnya mengikuti dan menghormati proses hukum yang berjalan

TRIBUNMATARAMAN.COM, PONOROGO - Kami, jajaran DPD PDI Perjuangan Jatim menerima informasi pada Jumat (7/11/2025) pada sore hari bahwa Bapak Sugiri Sancoko, selaku Bupati Ponorogo, yang juga kader PDI Perjuangan diamankan oleh KPK dalam kegiatan OTT.

Atas peristiwa itu, DPD PDI Perjuangan Jawa Timur menghomati kewenangan dan proses hukum yang sedang dilakukan oleh KPK, serta mengajak kita semua mengedepankan asas praduga tidak bersalah, sampai yang bersangkutan dinyatakan bersalah melalui ketetapan hukum yang berkekuatan hukum tetap oleh pihak pengadilan.

PDI Perjuangan Jatim menjunjung tinggi independensi KPK. Seperti yang diamanatkan oleh Ibu Hj Megawati Soekarnoputeri, Ketua Umum PDI Perjuangan, kami senantiasa menjunjung tinggi sikap integritas, dengan demikian tidak akan mempengaruhi, apalagi mengintervensi proses hukum tersebut.

Segenap jajaran DPD PDI Perjuangan Jatim meyakini bahwa tindakan korupsi adalah bentuk pengkhianatan kepercayaan rakyat, tentu saja perbuatan itu akan melukai kepercayaan yang diberikan oleh rakyat. Oleh sebab itu kami mendukung upaya berbagai pihak, apalagi oleh KPK dalam melakukan pemberantasan korupsi.

Baca juga: Fakta-Fakta Terbaru OTT KPK di Ponorogo: Bupati Sugiri Sancoko dan Sang Adik Ikut Diamankan

Baca juga: UPDATE Bupati Ponorogo Kena OTT KPK, Akses Masuk ke Area Pemkab Tertutup Rapat

Pada kesempatan ini, mewakili organisasi, DPD PDI Perjuangan Jatim memohon maaf kepada seluruh warga Kabupaten Ponorogo atas peristiwa penangkapan Bapak Sugiri Sancoko oleh KPK, yang juga kader PDI Perjuangan.

Kami mohon maaf karena yang bersangkutan belum sepenuhnya amanah dalam memimpin, dan mencederai kepercayaan rakyat, serta belum sepenuhnya menjalankan tanggungjawabnya untuk membawa warga Ponorogo sejahtera, 

Peristiwa ini tentu akan menjadi cermin evaluasi bagi kami untuk terus berbenah, memperbaiki ke dalam, terkait pembinaan kader agar tidak terulang peristiwa serupa di masa mendatang, serta memperbaiki sistem pemilihan kepala dan wakil kepala daerah agar tidak berbiaya mahal, yang berpotensi calon terpilih melakukan tindak pidana korupsi. (*)

Surabaya, 8 November 2025

Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur

Said Abdullah

Dapatkan informasi lainnya di Googlenews, klik : Tribun Mataraman

(TribunMataraman.com)

Rekomendasi untuk Anda

Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved