TERUNGKAP Bupati Ponorogo Sempat Beberkan Oleh-oleh dari KPK Sebelum Terjaring OTT

Ringkasan Berita:

• Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko rupanya pernah membeberkan oleh-oleh dari Komisi Pemberantasan Korupsi
• Oleh-oleh itu berupa pesan tertib administrasi didapatkan Sugiri usai bertandang ke Kantor KPK 15 hari lalu
• Jumat 7 November, Sugiri terjaring OTT KPK

TRIBUNMATARAMAN.COM I PONOROGO - Sebelum terjaring operasi tangkap tangan (OTT), Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko rupanya pernah membagikan oleh-oleh dari KPK.

Kamis (23/10/2025), Kang Giri - sapaan akrab Sugiri Sancoko - bertandang ke Kantor Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) di Jakarta.

15 hari kemudian, tepatnya Jumat (7/11/2025), Sugiri terjaring OTT KPK. Dia terjaring OTT berkaitan dengan mutasi dan promosi jabatan.

Dalam sebuah wawancara dengan wartawan TribunMataraman.com, sebelum terjaring OTT, Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko membawa “oleh-oleh” pasca mendapatkan undangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta.

Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko meminta seluruh pejabat di lingkungan Pemkab untuk melakukan introspeksi dan memperbaiki tata kelola pemerintahan.

“Pasti ada yang tidak patuh aturan, kalau reses hari ini harus diusulkan tahun sebelumnya. Banyak yang keliru ini aspirasi, ini pokir pokoknya harus detil secara aturan,” ungkapnya, Senin (27/10/2025).

Kang Giri menyampaikan bahwa kesalahan yang dijabarkan oleh KPK, harus dilakukan intropeksi.

 “Banyak pokoknya, kesalahan itu sebagai kaca Benggala, kami berterimakasih kepada KPK, pencegahan dilakukan secara assesment tidak mengintip dalam lubang jarum,” tambahnya.

Bupati Ponorogo dua periode ini menyatakan bahwa pertemuan di gedung merah putih tersebut menjadi bahan penting untuk membenahi sejumlah hal di internal Pemkab Ponorogo.

Mulai dari perencanaan program, penyerapan aspirasi masyarakat, hingga penyusunan pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD.

Baca juga: 15 Hari Sebelum Terjaring OTT, Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko Bertandang ke Kantor KPK

Dia meminta kepada setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Baik itu mulai dari sub penyusunan program (sungram), pejabat pembuat komitmen (PPK), kepala bidang (Kabid), sekertaris dinas (sekdin), hingga kepala dinas untuk mulai berbenah dan berkoordinasi agar perencanaan dan pelaksanaan program berjalan sesuai aturan.

“Jangan sampai hal hal sepele seperti telat usulan atau salah tanggal, karena administrasi yang salah bisa jadi kesalahan besar," tegasnya. 

Tidak hanya tentang tertib saja, Kang Giri mengingatkan bahwa pengelolaan keuangan di tubuh Pemkab Ponorogo harus benar-benar berdampak pada masyarakat. 

Harapan dilontarkan orang nomor satu di Bumi Reog ini. Dia berharap, usai memenuhi undangan di KPK, seluruh pejabat di Ponorogo lebih memahami pentingnya akuntabilitas dan sinergi