PCNU Kediri Kirim Surat Penolakan ke Pemkab, Wacana Sekolah Lima Hari di Berlanjut

TRIBUNMATARAMAN.COM, KEDIRI - Dinamika pembahasan rencana penerapan sekolah lima hari di Kabupaten Kediri terus berkembang. Setelah Pemerintah Kabupaten Kediri membuka ruang diskusi publik terkait kebijakan tersebut, Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Kediri secara resmi menyampaikan penolakannya melalui surat yang dikirimkan kepada pemerintah daerah.

Surat tersebut disampaikan pada Jumat (12/6/2026) siang sebagai bentuk respons atas kembali mengemukanya wacana penerapan sekolah lima hari yang mengacu pada Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah.

Ketua Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum (LPBH) PCNU Kabupaten Kediri, Samsul Munir mengatakan pihaknya memandang perlu menyampaikan sikap resmi karena kebijakan tersebut dinilai memiliki dampak yang cukup luas di tengah masyarakat.

"Hari ini kami mengantarkan surat dari PCNU terkait respons terhadap adanya wacana sekolah lima hari. Kami mempertanyakan apa landasan kebijakan tersebut dan apakah kajiannya sudah dilakukan secara mendalam," ujarnya. 

Baca juga: Pelaku Penyerangan ke Perempuan di Nganjuk Ditangkap, Polisi : Mau Kabur ke Luar Kota

Menurut Samsul salah satu persoalan utama yang menjadi perhatian PCNU adalah potensi terganggunya aktivitas pendidikan keagamaan yang selama ini berjalan di Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) maupun Madrasah Diniyah (Madin).

Pihaknya menjelaskan sebagian besar kegiatan belajar di TPQ dan Madin dilaksanakan pada siang hingga sore hari setelah salat dzuhur. Apabila sekolah formal menerapkan sistem lima hari dengan jam belajar lebih panjang, maka dikhawatirkan terjadi benturan waktu.

"Kalau sekolah selesai sekitar pukul 15.00 WIB atau bahkan lebih, maka akan berbenturan dengan aktivitas belajar di TPQ dan Madrasah Diniyah. Ini yang menjadi perhatian serius kami," jelasnya.

Lebih lanjut, Samsul menilai keberadaan TPQ dan Madin bukan sekadar lembaga pendidikan tambahan, melainkan bagian penting dari proses pembentukan karakter dan pendidikan agama bagi anak-anak di Kabupaten Kediri.

Menurutnya, ribuan TPQ dan Madrasah Diniyah yang tersebar di berbagai wilayah Kabupaten Kediri selama ini telah menjadi bagian dari tradisi pendidikan masyarakat yang perlu mendapat perhatian dalam setiap perumusan kebijakan.

Karena itu, pihaknya berharap pemerintah tidak terburu-buru mengambil keputusan sebelum melakukan kajian secara komprehensif dengan melibatkan seluruh elemen yang terdampak.

"Karna ini masih gagasan atau wacana untuk diberlakukan. Jangan sampai kalau kebijakan itu ditetapkan akan menjadi problem di akar kultural terutama dikalangan NU. Kalaupun harus tetap dilaksanakan kami yakin yaa harusnya banyak pertimbangan," tegasnya.

Melalui surat resmi tersebut, PCNU Kabupaten Kediri meminta agar wacana sekolah lima hari ditinjau kembali dengan mempertimbangkan aspek sosial, budaya, dan keberlangsungan pendidikan keagamaan yang selama ini berkembang di masyarakat.

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Kediri menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada keputusan terkait penerapan sekolah lima hari. Pemkab masih berada pada tahap penjaringan aspirasi dan kajian mendalam sebelum menentukan langkah selanjutnya.

Sebagai bagian dari proses tersebut, Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri telah menggelar Forum Komunikasi Publik pada Selasa (9/6/2026) di Aula Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri. Forum tersebut menghadirkan berbagai unsur masyarakat, mulai dari akademisi, tokoh agama, organisasi profesi guru, hingga perwakilan madrasah diniyah.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri Mokhamat Muhsin mengatakan forum tersebut digelar untuk menghimpun berbagai pandangan dan masukan masyarakat terhadap rencana penerapan sekolah lima hari.